INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, menegaskan bahwa pendekatan militeristik tidak tepat diterapkan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, karakter militer dan kepolisian memiliki fungsi berbeda sehingga tidak bisa disamakan.
Dalam keterangannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026), Mahfud menjelaskan bahwa pola militer bukan sesuatu yang salah, tetapi memang tidak sesuai dengan tugas utama polisi.
“Gaya militer tuh salah atau enggak? Enggak, tapi tidak cocok untuk Polri,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/6).
Mahfud menerangkan bahwa institusi militer dibentuk untuk menjaga pertahanan negara dengan sistem komando yang kuat, disiplin tinggi, dan tindakan yang cenderung represif dalam kondisi tertentu. Karakter tersebut dinilai memang diperlukan dalam dunia kemiliteran.
“(Militeristik) itu bukan jelek. Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu,” jelas dia.
Sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud menilai persoalannya bukan terletak pada benar atau salahnya gaya militer, melainkan pada kesesuaian fungsi lembaga. Karena itu, kepolisian tidak perlu mengadopsi pendekatan militer secara penuh.
“Coba baca saja di ilmu tata negara, ya harus represif, harus tegak, disiplin taat pada perintah atasan,” tutur dia.
Mahfud menekankan bahwa Polri seharusnya mengedepankan konsep civilian police atau kepolisian sipil. Dalam paradigma tersebut, polisi dituntut lebih dekat dengan masyarakat, bersikap demokratis, terbuka, dan mampu membangun hubungan yang humanis dengan publik.
Ia mengibaratkan polisi sebagai figur protagonis yang dicintai masyarakat, bukan sosok antagonis yang justru ditakuti atau dijauhi.
Menurut Mahfud, perubahan perilaku juga menjadi bagian penting dalam reformasi kepolisian. Ia mengingatkan agar aparat tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan maupun terlibat dalam praktik-praktik negatif yang merusak kepercayaan publik.
“Selain itu, perilaku. Nah perilaku tuh banyak sekali, tadi, jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membekingi perjudian, jangan macam-macamlah yang jelek-jelek itu flexing-flexing dan macam-macam itu,” ucap dia.
Pernyataan Mahfud muncul di tengah pembahasan reformasi Polri yang belakangan kembali menguat. Komisi Percepatan Reformasi Polri sendiri tengah menyusun sejumlah rekomendasi terkait pembenahan kelembagaan, sistem karier, hingga penguatan pengawasan terhadap institusi kepolisian.
Komentar