INDONESIASKETSA.COM – Thailand telah lama terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah. Akar masalahnya tidak melulu terletak pada hambatan ekonomi yang silih berganti, melainkan pada institusi yang rapuh. Institusi semacam itu menghalangi pelaku ekonomi untuk beradaptasi dengan tantangan, berinteraksi secara efisien, dan menciptakan nilai sosial yang bertahan lama.
Dalam kacamata nasionalisme, institusi yang rapuh adalah pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan sebuah bangsa. Sebab, kemerdekaan sejati hanya bermakna apabila rakyat mampu mengelola sumber daya dan potensinya sendiri tanpa dibelenggu oleh birokrasi yang menindas.
Salah satu masalah yang diakui oleh seluruh spektrum politik adalah beban administratif yang ditanggung dunia usaha Thailand. Hampir seribu undang-undang utama dan lebih dari seratus ribu peraturan turunan memberi kekuasaan diskresioner yang sangat luas kepada pemerintah untuk mengatur perusahaan dan pedagang perorangan. Penelitian Institut Penelitian Pembangunan Thailand menunjukkan bahwa beban hukum perizinan usaha saja mencapai 130 miliar Baht, setara dengan 3,9 miliar dolar AS, setiap tahunnya.
Angka itu sangat mengejutkan dan menjadi tanda bahwa birokrasi telah berubah menjadi mesin yang menggerus daya saing. Beban sebesar itu adalah pajak tersembunyi yang memindahkan kedaulatan ekonomi dari tangan rakyat ke meja-meja birokrat. Ketika anak bangsa harus menghabiskan energi untuk mengurus izin alih-alih menciptakan karya, sesungguhnya bangsa itu tengah kehilangan daya hidupnya.
Pemerintah Thailand saat ini menjanjikan paket reformasi hukum berskala besar. Program Regulasi yang Lebih Baik untuk Kehidupan yang Lebih Baik yang digagas Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt bertujuan meninjau lebih dari tujuh ribu peraturan sekunder.
Program itu juga bermaksud menghapus aturan yang membebani sektor usaha secara tidak perlu, mendigitalisasi proses hukum, meningkatkan transparansi, serta memangkas kewenangan pejabat dalam menerapkan peraturan. Gagasan izin super turut diperkenalkan untuk menggabungkan seluruh izin yang dibutuhkan pelaku usaha, sehingga kontak dengan berbagai instansi dapat dikurangi. Semangat itu patut dihargai.
Namun, kita tahu dari sejarah bangsa-bangsa bahwa janji reformasi tanpa keberanian membongkar struktur kekuasaan hanyalah drama politik. Sebuah bangsa yang ingin merdeka ekonominya tidak bisa hanya mengganti formulir dari kertas ke digital, tetapi harus berani mengganti logika kekuasaan yang bersembunyi di balik aturan.
Program ambisius itu muncul bersamaan dengan rencana pengurangan belanja pemerintah. Thailand tengah berada di batas fiskal dan berupaya bergabung dengan OECD. Meski demikian, janji besar paket reformasi tersebut berpotensi mengecewakan.
Reformasi itu digerakkan oleh sekelompok teknokrat reformis yang bekerja di bawah pemerintahan berbasis patronase. Mereka berhadapan dengan struktur kekuasaan birokrasi yang mapan. Jaringan pejabat memperoleh pengaruh justru melalui penerapan hukum secara diskresioner. demikian adalah pengingat bahwa kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan di ruang tertutup. Kekuasaan diskresioner yang melekat pada ribuan aturan adalah instrumen untuk mempertahankan hierarki. Ia menciptakan patronase, dan patronase menciptakan loyalitas.
Pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada dasarnya merupakan aliansi keluarga politik tradisional dan elite penguasa. Pemerintahan itu berusaha merangkul kalangan konservatif cerdas dengan memberi ruang kepada para ahli untuk menggarap reformasi kebijakan.
Akan tetapi, para teknokrat menyadari bahwa kepentingan terselubung telah tertanam di dalam hukum yang ada. Kekuasaan mereka untuk memperbaiki masalah itu terbatas, sehingga langkah mereka kerap berhenti pada solusi teknis semata. Mereka diundang untuk merapikan taman, tetapi tidak diberi pedang untuk mencabut pohon-pohon tua yang akarnya telah mencengkeram tanah kekuasaan.
Situasi ini menciptakan paradoks. Hukum melahirkan kewenangan diskresioner. Kewenangan itu kemudian menciptakan keuntungan politik dan ekonomi. Reformasi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Negosiasi yang luas serta gagasan kebijakan baru sangat diperlukan untuk mengubah cara orang-orang berkuasa memaknai kepentingan mereka.
Wakil Perdana Menteri menyatakan bahwa teknologi akan digunakan untuk menilai perlunya undang-undang. Setiap lembaga pemerintah tetap memiliki kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya aturan mereka. Ruang bagi kepentingan tertentu untuk mempertahankan otoritas pun terbuka lebar.
Sebagian kalangan swasta juga dapat menjadi kekuatan yang ikut mempertahankan undang-undang. Perusahaan yang telah berinvestasi dalam kepatuhan, jaringan, dan lobi akan cenderung menjaga labirin hukum yang ada. Mereka menikmati kerumitan karena telah menguasai peta jalannya. Mereka menjadikan kerumitan sebagai pagar tinggi yang melindungi mereka dari pesaing-pesaing baru.
Hasil dorongan deregulasi itu kemungkinan besar berupa perubahan kecil alih-alih reformasi struktural yang mendalam. Thailand mungkin akan mengambil beberapa langkah untuk mendigitalisasi formulir aplikasi dan proses persetujuan. Beberapa langkah administratif yang usang dapat saja dihapus demi meringankan biaya berusaha.
Namun, logika hukum dan kekuasaan akan tetap berlaku. Izin super memungkinkan pelaku usaha baru hanya sekali berhubungan dengan pemerintah untuk memperoleh izin yang diperlukan. Setiap izin tetap diberikan oleh lembaga terkait dengan kewenangannya masing-masing. Tidak ada perubahan kedaulatan di sana.
Tanpa reformasi nyata pada struktur kekuasaan, mustahil menciptakan lembaga ekonomi berkualitas tinggi yang beralih dari persaingan berbasis patronase menuju persaingan berbasis inovasi.
Memperbaiki institusi ekonomi Thailand menuntut langkah yang jauh lebih sulit daripada sekadar reformasi hukum. Persaingan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas. Ekonomi Thailand selama ini dikenal sangat terkonsentrasi di sektor-sektor penting seperti ritel, telekomunikasi, energi, perbankan, dan kesehatan.
Konsentrasi itu menandakan bahwa segelintir pihak menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam perspektif nasionalisme, keadaan semacam itu mengingkari prinsip keadilan sosial dan menggerogoti kedaulatan rakyat.
Mengurangi beban hukum bagi dunia usaha memang penting, tetapi langkah itu saja tidak cukup. Memperkenalkan persaingan yang lebih ketat memerlukan tindakan proaktif untuk mencegah monopoli dan mendukung kompetisi. Kebijakan semacam itu akan berhadapan langsung dengan alokasi kekuasaan.
Pemenang dan pecundang akan tampak nyata. Percakapan sulit tentang keadilan dan meritokrasi pun tidak terhindarkan. Tidak mengherankan apabila regulator hanya melakukan sedikit perubahan terhadap status quo.
Para teknokrat reformis yang sungguh-sungguh ingin melampaui perbaikan permukaan harus memasuki wilayah yang jauh lebih kontroversial. Reformasi yang bermakna menuntut penanganan langsung atas hambatan-hambatan kritis.
Langkah itu mencakup perombakan konsesi, pencabutan kewenangan pemberian lisensi yang bersifat diskresioner, peninjauan ulang industri yang dilindungi, serta penguatan regulator persaingan untuk menantang dominasi pasar. Itulah pekerjaan yang tidak nyaman. Ia adalah pertarungan memperebutkan definisi keadilan dan meritokrasi. Ia adalah pertaruhan tentang siapa yang berhak menikmati hasil kerja keras bersama.
Selama pemerintah belum bersedia menghadapi ekonomi politik reformasi dan kepentingan yang mengakar, upaya memperbaiki lembaga ekonomi akan tetap sulit tercapai. Jebakan pendapatan menengah Thailand akan terus berlanjut.
Para teknokrat reformis Thailand perlu keluar dari zona nyaman mereka sebagai penasihat kebijakan yang netral. Mereka harus terlibat dalam tawar-menawar politik yang rumit. Mereka juga perlu melepaskan status sebagai ahli teknis semata dan menyadari diri sebagai aktor dalam ruang politik. Mereka harus berhenti bersembunyi di balik netralitas teknis dan turun ke gelanggang politik. Hanya dengan keberanian semacam itu reformasi dapat berjalan nyata, dan kedaulatan ekonomi sebuah bangsa dapat ditegakkan di atas fondasi kelembagaan yang kuat.
Kemandirian ekonomi adalah kedaulatan. Kedaulatan tidak pernah dihadiahkan, ia direbut dengan keberanian, dirancang dengan kecerdasan, dan dipertahankan dengan keteguhan hati. Bangsa yang tidak berani mereformasi kekuasaannya akan selamanya menjadi tamu di rumahnya sendiri, kaya akan potensi tetapi miskin dalam kedaulatan.
Editorial Indonesia Sketsa
Komentar