INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah merespons isu pengerahan prajurit Indonesia ke Jalur Gaza. Ia berpandangan, langkah tersebut menyimpan risiko besar dan berpotensi mengganggu konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal tegas mendukung perjuangan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Sudarnoto menyusul kabar yang menyebutkan Indonesia akan mengirim antara 5.000 hingga 8.000 personel militer ke wilayah konflik tersebut. Ia mengatakan informasi tersebut telah ramai diperbincangkan, bahkan turut menjadi sorotan media di Israel.
Menurutnya, kabar soal rencana pengiriman ribuan tentara Indonesia itu semakin meluas dan berulang kali diberitakan oleh pers Israel. Bahkan, Indonesia disebut-sebut akan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukannya ke Gaza.
“TNI AD juga diberitakan sudah melakukan berbagai persiapan untuk diterjunkan di Gaza,” kata Sudarnoto dalam keterangan Selasa, (10/2).
Ia menerangkan, skema pengiriman pasukan itu dikaitkan dengan pembentukan International Stabilization Force (ISF). Namun, Sudarnoto menilai struktur tersebut berada dalam pengaruh Amerika Serikat serta membawa agenda stabilisasi kawasan pascaperang yang patut dipertanyakan.
“Pengiriman tentara yang dilakukan dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) ini, sepengetahuan saya, di bawah kendali Amerika. Arahnya sebetulnya menciptakan keamanan wilayah (regional security) atau membangun stabilitas wilayah Gaza pasca konflik,” ujarnya.
Dalam pandangannya, gagasan ISF selaras dengan wacana demiliterisasi Gaza dan Palestina secara umum. Dampaknya, pelucutan senjata terhadap Hamas justru akan menjadi prioritas utama dalam agenda tersebut.
“Ini, artinya pelucutan senjata Hamas yang selama ini melakukan perlawanan adalah menjadi program penting. Jadi, logikanya jelas, selama ada Hamas dan Hamas bersenjata, maka keamanan wilayah tidak akan terwujud. Bahkan, wilayah di Gaza tidak pernah stabil. Karena itu, Hamas harus dilucuti senjatanya. Bukan tentara Israel,” katanya.
Sudarnoto juga mempertanyakan legitimasi ISF dalam kerangka hukum internasional. Ia membandingkan dengan misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki dasar mandat yang tegas.
“Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB,” ujarnya.
Atas dasar itu, ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar Indonesia tidak terseret dalam kepentingan geopolitik negara-negara besar.
“Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” kata Sudarnoto.
Ia mengingatkan, keterlibatan Indonesia dalam kerangka ISF berisiko memicu konfrontasi langsung dengan Hamas, sesuatu yang dinilainya dapat merusak citra Indonesia di mata dunia.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini beresiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi: reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” ujarnya.
Lebih jauh, Sudarnoto menilai ISF tidak mencerminkan instrumen yang mendukung kemerdekaan Palestina, yang selama ini menjadi komitmen diplomasi Indonesia.
“Hemat saya ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini termasuk penjajah Israel,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar wacana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza melalui skema ISF dikaji ulang secara serius.
“Karena itu, sangat rasional untuk mempertimbangkan kembali pengiriman tentara Indonesia ke Gaza dalam kerangka ISF,” ujar Sudarnoto.
Komentar