INDONESIASKETSA.COM, Narasi tentang keberhasilan kebijakan sering kali berada di antara klaim dan fakta. Kalimat pembuka tersebut kiranya tepat menjelaskan mengapa kebijakan yang diklaim berhasil pada saat yang sama dipersepsikan gagal. Kebijakan erat kaitannya dengan pengambil kebijakan, dalam konteks bernegara, pemerintah dipandang sebagai pengambil kebijakan, pengambilan kebijakan merupakan kewenangan yang melekat kepada pemerintah untuk mengatasi persoaln rakyat. Secara umum pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki kecenderungan untuk menyatakan kebijakan yang mereka terapkan telah berhasil, demi meyakinkan publik klaim keberhasilan tersebut tidak jarang didukung dengan angka, hal ini sebenarnya lumrah, melalui klaim tersebut pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa mereka telah bekerja untuk rakyat.
Masalah kemudian muncul karena klaim keberhasilan terhadap kebijakan sering tidak berbanding lurus dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Di bagian ini terjadi kesenjangan antara klaim dan fakta. Kebijakan tidak bisa disebut berhasil bila hanya berbasis klaim, namun mesti berbasis fakta. Dalam situasi ini, kebijakan terjebak pada “klaim keberhasilan”, dan itu sebuah masalah. Klaim keberhasilan terhadap kebijakan terjadi karena implementasi kebijakan tersebut terlampau administratif, cara berpikir yang digunakan, jika kebijakan telah direalisasikan maka seolah telah dianggap berhasil, padahal semestinya kebijakan diukur pada tataran “dampak”, sejauh mana kebijakan tersebut berdampak kepada masyarakat, apakah dampaknya positif atau negatif?
Contoh sederhana kasus ini dapat dijumpai dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah dalam berbagai kesempatan mengklaim MBG terlah berhasil direalisasikan, namun pada saat yang sama program MBG menuai kritik tajam masyarakat, tentu tidak semua masyarakat mengkritik, namun jumlah mereka tidak bisa dikerdilkan, kritik tersebut semakin diperparah dengan berbagai kasus keracunan di berbagai daerah, pada titik ini klaim keberhasilan MBG tidak selaras dengan penilaian masyarakat yang memandang MBG bermasalah. Dalam kasus MBG, keberhasilan hanya terjadi pada realisasi (pemerintah mampu merealisasikan MBG) namun belum terjadi pada aspek dampak.
Pertanyaan paling dasar dalam penerapan kebijakan adalah apa dampak nyata kebijakan tersebut terhadap masyarakat? Bukan semasif apa kebijakan tersebut direalisasikan. Realisasi kebijakan tidak sepenuhnya bisa dijadikan bukti keberhasilan kebijakan, mengapa? Kebijakan dirancang untuk menyelesaikan masalah, ketika realisasi dilakukan bukan berarti masalah tuntas seketika, justru saat kebijakan direalisasikan maka saat itu pengukuran dampak baru bisa dilaksanakan, lalu dianalisis dengan mencermati fakta lapangan tentang dampak kebijakan tersebut, bila dampaknya positif maka kebijakan tersebut bisa disebut berhasil, namun bila berdampak negatif maka kebijakan tersebut dikategorikan gagal, sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan guna mengindentifikasi masalah, hasil identifikasi masalah akan melahirkan dua opsi, perbaikan kebijakan atau menggantinya dengan kebijakan baru.
Realisasi kebijakan dan dampak kebijakan adalah dua hal berbeda, realisasi hanya merupakan jalan masuk untuk mengukur dampak, jika tetap kukuh menjadikan realisasi sebagi bukti keberhasilan, maka selamanya kebijakan akan terjebak pada “ilusi keberhasilan”, dirasa berhasil padahal tidak/belum.
Zaenal Abidin Riam, Pengamat Kebijakan Publik/Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
Komentar