INDONESIASKETSA.COM, Kebijakan memiliki peran besar dalam memajukan sebuah negara, bangsa yang pesat dari segi kemajuan hampir pasti pasti ditunjang oleh kebijakan yang tepat, sebaliknya tidak sedikit negara yang terjatuh ke dalam jurang kemiskinan atau kemunduran ekstrim akibat kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan publik, hampir pasti setiap kebijakan selalu berada dalam tarik ulur kepentingan, ini merupakan situasi yang tidak terhindarkan. Pada posisi ini kebijakan diperhadapkan pada dua pilihan dilematis, mengabdi kepada kepentingan elit atau mengabdi kepada kepentingan publik.
Kebijakan yang menuruti syahwat kuasa kepentingan elit tentu bukan kabar baik dari sisi kemaslahatan, penyebabnya sederhana, sangat mungkin kepentingan elit bertentangan dengan kepentingan publik atau masyarakat. Kepentingan elit sarat dengan upaya mempertahankan kekuasaan, lingkaran elit di ring kekuasaan kerap menggunakan pengaruhnya untuk mengintervensi proses perumusan kebijakan agar kebijakan tersebut tidak merugikan kekuasaan, akibatnya kebijakan akan diarahkan agar sesuai dengan selera kekuasaan, di bagian ini biasanya aktor kekuasaan akan berupaya melakukan pembenaran terhadap kebijakan tersebut, pembenaran tersebut tidak jarang dilakukan dengan mengakali regulasi, pasal karet dalam regulasi digunakan sebagai celah untuk membenarkan kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan elit.
Upaya pembenaran atau rasionalisasi terhadap kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan elit justru menjadikan kebijakan tersebut semakin tidak rasional, dalam era keterbukaan informasi sangat sulit menyusun argumentasi yang tidak berbasis fakta, argumentasi jenis ini sangat rapuh dan gampang terbongkar. Jika aktor kekuasaan berusaha merasionalkan kebijakan yang pro kepada mereka maka sebenarnya mereka sedang menyembunyikan sebuah fakta atau paling tidak mengaburkan fakta tersebut, lalu berupaya mengemas klaim sebagai fakta, masalahnya klaim dan fakta adalah dua hal yang berbeda, klaim yang tidak berbasis data akurat menyebabkan publik dengan mudah menilainya sebagai ilusi yang dipaksakan agar seolah menjadi nyata, di titik ini publik akan kehilangan kepercayaan dengan kebijakan tersebut.
Memformulasikan kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan publik buka pilihan, melainkan sebuah kemestian yang tidak bisa ditawar bila sebuah negara ingin merasakan atmosfer kemajuan. Masyarakat menjadi objek kebijakan, ini merupakan hukum dasar yang tidak mungkin ditolak, setiap kebijakan pasti berimbas kepada masyarakat, oleh sebab itu pengambil kebijakan semestinya mulai belajar bertanya kepada masyarakat tentang apa masalah mereka dan apa yang paling mereka butuhkan, ini penting agar kebijakan dilahirkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan begitu implementasi kebijakan yang tepat mampu mengatasi masalah masyarakat.
Memang tidak mudah bagi pengambil kebijakan untuk secara jujur menerapkan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat bila kekuasaan masih menjadi barang yang paling dicintai, namun perlu diingat kebijakan yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat hanya semakin meninggikan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengambil kebijakan, bila ketidakpuasan terus terakumulasi maka suatu saat ia bisa saja meledak menjadi protes besar yang justru mengancam kekuasaan, jadi pada dasarnya menerapkan kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat merupakan upaya untuk merawat kekuasaan agar tetap sehat dan rasional.
Zaenal Abidin Riam, Pengamat Kebijakan Publik/Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)
Komentar