INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Polemik seputar legitimasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat dan ramai dibicarakan publik. Meski kebenarannya belum terbukti, sejumlah pihak menilai persoalan ini bisa menjadi masalah serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Kebijakan Publik yang juga Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia), Zaenal Abidin Riam, menilai masalah ijazah tersebut bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau tidak dijelaskan secara terbuka, isu ini bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyerang dan melemahkan legitimasi pemerintah,” ujar Zaenal dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (30/9).
Menurutnya, kepercayaan publik sangat penting di awal pemerintahan. Prabowo butuh dukungan kuat agar program-program prioritas berjalan lancar. Jika polemik soal ijazah ini dibiarkan berlarut, perhatian publik bisa terpecah dan fokus pemerintah terganggu.
Pihaknya mengingatkan respon tidak tepat dari pemerintah bisa memicu kasus ini berlarut tanpa kejelasan sebagaimana yang terjadi dalam kasus ijazah Jokowi.
“Di masa pemerintahannya Jokowi juga terseret kasus ijazah yang berkepanjangan, bahkan berlanjut hingga ia purna tugas, itu terjadi karena masalah tersebut tidak direspon dengan tepat sejak awal, Jangan sampai hal ini terulang lagi di era Prabowo,” ungkapnya.
Zaenal menilai, cara pemerintah merespon isu ini akan menentukan arah opini publik.
“Kalau cuma dibantah tanpa bukti yang jelas, keraguan masyarakat bisa semakin besar. Tapi kalau dibuka transparan, masalah ini bisa cepat selesai,” ujarnya.
Lanjut Zaenal, isu ini tidak hanya soal pribadi Gibran, tapi juga menyangkut citra pemerintahan baru. Integritas para pemimpin menjadi simbol yang akan memengaruhi cara publik melihat keseriusan pemerintah dalam bekerja.
“Karena itu, pemerintah dituntut untuk bersikap cepat dan jelas. Jika tidak, isu ijazah Gibran berpotensi menjadi beban politik yang bisa mengganggu pemerintahan Prabowo,” terangnya.
Pihak Istana sendiri sudah menegaskan bahwa dokumen pendidikan Gibran sah dan sesuai aturan. Namun, sebagian kelompok masyarakat sipil dan oposisi tetap meminta ada pembuktian lebih transparan, misalnya lewat audit independen, agar rumor ini tidak terus berkembang.
Komentar