INDONESIASKETSA.COM, Ternate – Liga Mahasiswa Islam Indonesia (LMII) Cabang Ternate mengecam keras langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, yang menjadikan agenda pemekaran Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam forum peresmian proyek tambang raksasa di Halmahera Timur sebagai panggung politik yang penuh kepentingan.
“Kami menilai bahwa permintaan menaikkan status Sofifi menjadi DOB bukanlah agenda mendesak rakyat, tetapi justru pengalihan isu dari masalah struktural yang lebih mendalam yakni perampasan ruang hidup, ketimpangan pembangunan, dan dominasi oligarki tambang,” tegas Arlan Maulana Putra, Ketua Umum LMII Cabang Ternate kepada wartawan, Selasa, (6/7).
Gubernur Sherly Laos menyampaikan permintaan DOB Sofifi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui sambungan virtual dalam acara peletakan batu pertama proyek Dragon Ecosystem Battery senilai Rp 100 triliun. Namun, LMII menilai pernyataan tersebut sangat tidak proporsional dan sarat kepentingan politis.
“Sudah lebih dari 20 tahun Sofifi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi, tapi statusnya masih kelurahan. Lalu kenapa baru sekarang bicara soal DOB? Saya kira itu sudah selesai, kami tegaskan agar Bu Sherly jangan aneh aneh soal DOB mengingat biaya pemekaran tidaklah sedikit, lalu terkesan memecah belah konsentrasi daerah dalam membangun,” lanjut Arlan.
LMII juga mengecam penggunaan nama-nama suku adat seperti Togutil, Pagu, Sawai, dan lainnya dalam narasi Gubernur, yang seolah-olah mendukung kehadiran proyek industri tambang tersebut.
“itu berwujud manipulasi representasi rakyat. Tidak ada dialog terbuka, tidak ada persetujuan komunitas adat. Justru yang terjadi adalah marginalisasi dan ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi industri ekstraktif,” ujar Ketum LMII itu.
LMII Cabang Ternate mempertanyakan Data Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah pusat mengklaim bahwa Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, mencapai 34,6 persen. Namun, LMII menyebut data itu menyesatkan dan tidak bertanggungjawab.
“Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan itu hanya milik investor tambang. Rakyat di desa-desa justru kehilangan lahan, kehilangan sumber air, dan menjadi korban pembangunan semu. Apakah rakyat ikut tumbuh? Tidak!” kata Arlan.
Dengan demikian LMII menyatakan sikap sebagai berikut :
- Hentikan manipulasi isu DOB Sofifi sebagai alat pengalihan perhatian dari masalah utama yakni ketidakadilan pembangunan dan kehancuran lingkungan.
- Segera lakukan audit menyeluruh terhadap dampak proyek Dragon Ecosystem Battery terhadap masyarakat lokal dan ekosistem di Halmahera Timur.
- Hentikan eksploitasi nama suku-suku adat untuk melegitimasi proyek-proyek korporasi yang tidak partisipatif dan tidak transparan.
- Presiden RI diminta tidak tunduk pada kepentingan elite lokal, dan oligarki penambang yang sembrono yang menempatkan agenda pembangunan rakyat di atas kepentingan investasi asing.
“Kami dari LMII menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, dan rakyat Maluku Utara untuk tidak terjebak pada retorika yang menyesatkan serta menolak segala bentuk pembodohan masyarakat Maluku utara.” tutup Arlan.
Komentar