INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Gelombang bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra belum juga mendapatkan pengakuan resmi sebagai bencana berskala nasional. Kondisi ini memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, yang menilai negara seharusnya bertindak lebih tegas dan cepat.
Lebih dari sebulan setelah banjir besar dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, pemerintah belum mengumumkan status bencana nasional. Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak hanya meluas secara geografis, tetapi juga menelan korban manusia dalam jumlah besar.
Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa korban meninggal telah menembus angka seribu jiwa. Di samping itu, ratusan orang belum ditemukan, ribuan lainnya mengalami luka, dan puluhan ribu warga terpaksa kehilangan tempat tinggal.
Kerusakan juga terjadi hampir di semua sektor. Rumah warga, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, hingga jembatan penghubung antarwilayah banyak yang tidak lagi bisa difungsikan. Aktivitas ekonomi masyarakat pun lumpuh di banyak titik.
Muhammadiyah memandang situasi ini bukan sekadar persoalan teknis penanganan bencana, melainkan soal tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyat. Menurut organisasi tersebut, penetapan status bencana nasional akan membuka ruang koordinasi dan dukungan yang lebih luas, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa penetapan status nasional harus disertai keberpihakan nyata kepada korban, bukan berhenti pada simbol administratif semata.
“Iya (segera menetapkan bencana nasional), tapi jangan berhenti pada penetapan saja. Bersama-sama masyarakat sipil itu tidak usah diminta seperti sekarang ini, itu pasti akan menunjukkan kemanusiannya yang origin. Nah tunjukkan kemanusian, kebangsaan itu lewat penetapan presiden. Pembantu-pembantu presiden jangan ada yang menghalang-halangi,” ucap Busyro.
Di sisi lain, pemerintah menilai langkah penanganan telah dilakukan secara menyeluruh sejak awal kejadian. Istana menyatakan bahwa negara sudah turun tangan melalui pengerahan sumber daya nasional, meskipun status bencana nasional belum diumumkan secara formal.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa sejak hari pertama bencana, ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, serta relawan telah dikerahkan ke lokasi terdampak. Bantuan logistik, layanan darurat, dan evakuasi korban disebut terus berjalan.
Ia juga menepis anggapan bahwa ketiadaan status nasional menghambat anggaran. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pendanaan untuk pembangunan hunian sementara, rumah permanen, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat bencana tersebut.
Perbedaan pandangan antara masyarakat sipil dan pemerintah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut kecepatan respons, tetapi juga soal kejelasan sikap politik negara dalam mengakui skala penderitaan yang dialami warganya.
Komentar