INDONESIASKETSA.COM, Bogor – Menurut Rina Mardiana, akademisi dari Fakultas Ekologi IPB, rangkaian banjir yang menghantam wilayah Sumatra dan Aceh sama sekali tidak dapat dipahami sebagai kejadian alami yang terjadi begitu saja.
Ia menilai bencana tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan-pilihan politik yang selama ini diambil tanpa menghormati hasil riset, mengabaikan pandangan para ilmuwan, dan terus menutup telinga terhadap alarm yang berulang kali dibunyikan organisasi lingkungan.
Rina menegaskan bahwa keputusan yang dibuat tanpa fondasi pengetahuan kerap diarahkan untuk memenuhi kepentingan sesaat dan memperkuat jaringan kekuasaan elite, alih-alih menjaga keselamatan publik. Pola relasi seperti ini, ujarnya, memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat masih memperlakukan daerah sebagai arena pemerasan sumber daya, bukan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Kami menilai tragedi ini sebagai bencana kebijakan, sebuah istilah yang menegaskan bahwa penderitaan rakyat bukanlah takdir alam, melainkan akibat langsung dari serangkaian keputusan politik yang keliru,” kata dia, Senin (8/12).
Sialnya, lanjut Rina, pemerintah tetap berkukuh dan enggan menetapkan status bencana sebagai darurat nasional. Padahal, kata dia, pemerintah mestinya tahu betul jika kas daerah menepis setelah pemangkasan dana transfer daerah.
“Lebih gilanya, pos pendanaan bencana yang terparkir di BNPB, hanya berkisar 491 milliar. Jauh lebih tinggi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Rezim ini memang tidak punya sense of humanity,” katanya.
Komentar