INDONESIASKETSA.COM, Politik dan pencitraan merupakan dua bagian yang selama bertahun-tahun seolah tak bisa terpisahkan, ada masa saat pencitraan mampu menghipnotis masyarakat, di masa itu masyarakat nampak cukup menikmati politik citra yang dibangun para politisi, semua tampilan politisi seolah diyakini mencerminkan kenyataan dari politisi tersebut, dengan modal blusukan sampai masuk gorong-gorong, politisi tersebut sudah dipersepsikan publik sebagai figur yang sanga merakyat, namun itu dulu, di masa lalu, kini pencitraan tak lagi ampuh memanipulasi persepsi masyarakat, publik menuntut lebih dari sekadar citra, mereka butuh politisi menampilkan kerja, bukan modal “akting” di depan kamera lalu dipersepsikan seolah telah bekerja, padahal saat kamera padam maka aktivitasnya juga turut terhenti, tidak berlebihan bila disebut saat ini kita telah berada pada akhir era politik pencitraan.
Perkembangan media sosial yang cepat, pada awalnya memberikan keuntungan terhadap eksistensi politik pencitraan, berbagai platform media sosial yang bisa menjangkau audiens sangat luas menjadi alat efektik bagi politisi untuk merancang citra diri. Para politisi berlomba menunjukkan eksistensi di media sosial, bahkan politisi yang dulunya tidak akrab dengan media sosial justru menjadi sangat aktif di media sosial, kegiatan mereka mulai dari yang paling tidak penting sampai yang penting dikemas menjadi konten menarik, tujuannya sederhana, mereka ingin publik menilai mereka berdasarkan citra yang dibangun di media sosial, walaupun tidak semua politisi sukses dengan cara ini, namun secara umum pembentukan citra melalui media sosial cukup berhasil dalam jangka waktu tertentu.
Kejayaan politisi membentuk citra dengan bantuan media sosial tidak berlangsung lama, pengguna media sosial yang terus dibanjiri kalangan anak muda melahirkan gelombang baru, para anak muda ini tidak seperti generasi pendahulunya yang relatif mudah dimanipulasi, mereka adalah generasi yang lebih kritis, termasuk kritis dalam menilai konten para politisi, dibandingkan menerima konten tersebut sebagai kebenaran mereka justru lebih tertarik memvalidasi kebenaran konten tersebut, ketika konten tidak mencerminkan kenyataan, maka mereka menjadi kelompok paling “julid” menguliti kebohongan konten tersebut, para politisi yang berharap sentimen positif justru menuai panen cercaan. Contoh terbaru kasus ini dapat dilihat dalam konten salah satu pimpinan partai yang turun meninjau banjir Sumatera, bukannya menuai pujian pengguna media sosial, para netizen justru beramai-ramai menguliti kekurangan figur bersangkutan.
Kini, para politisi dituntut lebih menonjolkan kerja nyata dibandingkan sibuk membangun citra yang tidak selaras dengan kenyataan, masyarakat telah memasuki tahap jenuh terhadap model politik pencitraan, mereka telah melihat figur yang diproduk dari mesin pencitraan nyatanya tidak mampu berbuat sesuai dengan citra tersebut saat telah menjadi pemimpin, bahkan kebijakannya banyak berbanding terbalik dengan citra yang yang dahulu ia bangun, semua itu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat. Para politisi semestinya mampu membaca fenomena ini, mereka sudah mesti merubah haluan, mereka harus mulai belajar memproduksi gagasan lalu merealisasikan gagasan tersebut dalam bentuk kerja nyata. Membangun citra diri memang penting, namun bila dilakukan dengan cara keliru maka hal itu akan menjadi bunuh diri politik.
Zaenal Abidin Riam, Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia)/Pengamat Kebijakan Publik
Komentar