INDONESIASKETSA.COM, Gaza – Tiga kekuatan utama perlawanan Palestina — Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) — menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima sedikit pun campur tangan asing dalam urusan pemerintahan maupun keamanan di Jalur Gaza.
Sikap itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang dipublikasikan Jumat malam (10/10/2025), bertepatan dengan dimulainya pelaksanaan gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan Israel. Mereka menyebut, setelah bertahun-tahun penderitaan akibat blokade dan serangan militer, rakyat Palestina berhak menentukan arah politik dan sistem pemerintahannya sendiri tanpa tekanan dari pihak luar.
“Segala keputusan tentang masa depan Gaza harus lahir dari kehendak rakyat Palestina, bukan hasil desain politik negara lain,” bunyi salah satu bagian pernyataan tersebut.
Ketiga kelompok itu turut memberikan apresiasi kepada Qatar, Turki, dan Mesir atas peran penting mereka dalam menjembatani proses gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Mereka menilai diplomasi yang dilakukan tiga negara tersebut berhasil membuka jalan bagi tercapainya kesepakatan setelah perundingan yang berlangsung alot selama berhari-hari.
Bagi faksi-faksi perlawanan itu, kesepakatan ini bukan hanya jeda pertempuran, melainkan juga simbol kegagalan strategi Israel yang selama ini berupaya mengusir warga Gaza melalui tekanan militer dan blokade ekonomi. Pembebasan ratusan tahanan Palestina — termasuk perempuan — mereka sebut sebagai kemenangan moral dan bukti kuat bahwa perlawanan bersenjata masih memiliki daya tawar.
Dalam dokumen yang sama, mereka menuntut agar para penengah, termasuk Amerika Serikat, menjamin Israel menepati setiap poin dalam kesepakatan yang baru disepakati itu. Ketidakpatuhan Israel, kata mereka, akan menjadi ujian bagi kredibilitas para mediator internasional.
Faksi-faksi tersebut juga menyoroti meningkatnya dukungan global terhadap perjuangan rakyat Palestina, terutama dari kelompok masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia yang menolak praktik genosida serta menuntut agar pelanggaran hukum perang diproses secara internasional.
Meski menutup pintu bagi campur tangan politik asing, Hamas, Jihad Islam, dan PFLP tetap membuka peluang bagi keterlibatan dunia Arab maupun lembaga internasional dalam proyek rekonstruksi Gaza. Namun mereka menegaskan bahwa bantuan semacam itu hanya diterima jika murni bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, bukan sebagai alat kendali politik.
“Tidak satu pun kekuatan asing berhak mengatur struktur pemerintahan atau menentukan lembaga politik di Gaza,” tegas mereka dalam pernyataannya, menolak apa yang mereka sebut sebagai “pembungkus politik” atas nama bantuan internasional.
Ketiga kelompok itu juga menyerukan agar seluruh elemen bangsa Palestina duduk bersama membentuk proses politik nasional yang menyeluruh, demi membangun kesatuan strategi di tengah situasi pascaperang yang rapuh.
Sementara itu, sehari sebelumnya, Hamas dan Israel dikabarkan mencapai kesepakatan tahap pertama gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Proses ini difasilitasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui negosiasi tidak langsung di Sharm El-Sheikh, Mesir. Perundingan yang berlangsung selama empat hari itu turut dihadiri utusan Turki, Qatar, dan Mesir, serta diawasi secara intensif oleh Washington.
Komentar