INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Konflik Rempang Galang yang bermula dari upaya pemerintah menggusur warga setempat demi memuluskan proyek Rempang Eco City terus menuai sorotan publik, Pengamat Kebijakan Publik Zaenal Abidin Riam memandang kekerasan yang dialami warga Pulau Rempang yang menolak digusur dari tanah yang didiaminya merupakan bentuk kesalahan pemerintah dalam menentukan orientasi kebijakan.
“Setiap kebijakan pemerintah mesti berorientasi pada kesejahteraan rakyat, terpenuhinya hak rakyat merupakan tujuan utama pengambilan kebijakan, dalam kasus Rempang Galang hak rakyat justru tidak dijadikan prioritas, akibatnya muncul perlawanan dari warga yang haknya untuk tinggal dan menetap terancam,” ungkap Zaenal Abidin Riam, Senin (18/9).
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kasus Rempang Galang lebih menitikberatkan pada kepentingan investor dan industri.
“Tidak terlarang melakukan pengembangan industri, namun harus diingat bahwa tidak ada gunanya melakukan industrialisasi bila hak rakyat justru dikorbankan, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, mengabaikan haknya demi ambisi investasi adalah sebuah kekeliruan besar,” Sambung Zaenal Abidin Riam yang juga merupakan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute.
Kasus Rempang Galang juga tidak bisa direduksi sekadar sebagai persoalan kurangnya komunikasi.
“Jadi kalau kita melihat secara utuh, ini bukan faktor kuranyanya komunikasi, penyebab sesungguhnya karena ada kesalahan mindset pemerintah dalam memproduksi kebijakan, kebijakan lebih dititikberatkan pada kepentingan investor yang orientasinya adalah materi, akibatnya yang terpikir adalah bagaimana proyek tersebut berjalan dan menghasilkan materi walaupun rakyat tergusur dari tempat tinggalnya,” pungkas Zaenal Abidin Riam.
Hingga saat ini warga Rempang Galang tetap konsisten menolak digusur dari tanah yang telah mereka diami, berbagai pihak juga telah mengecam tindakan kekerasan yang dialami warga beberapa waktu lalu.
Komentar