INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro yang telah meningkatkan status penanganan kasus kebocoran dokumen rahasia di KPK terkait Laporan Kegiatan Tindak Pidana Korupsi di Direktorat Minerba Kementerian ESDM, yang patut diduga upaya menghalang-halangi penyelidikan KPK.
“Kami memberikan apresiasi atas kinerja Direskrimun Polda Metro, khususnya Kapolda Irjen Karyoto. Kami berharap penyidikan bisa mengungkap korupsi big fish di lingkungan Ditjen Minerba KESDM yang merugikan negara ratusan triliun sepanjang masa”, ungkap Direktur Eksekutif CERI Yusri Usman beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut Yusri mengatakan, pihaknya sangat kecewa atas hasil akhir kerja Dewas KPK yang tidak mampu mengungkap kebocoran dokumen rahasia KPK sebanyak 3 lembar.
Menurut informasi yang diperoleh CERI, sehari sebelum berlangsungnya penggeledahan oleh tim KPK di ruang Kepala Biro Hukum ESDM, Idris F Sihite yang merangkap sebagai Plh Dirjen Minerba, konon kabarnya Irjen KESDM telah memberikan informasi penting kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif, yaitu dugaan telah terjadi penyimpangan yang sering dilakukan Idris F Sehite dengan banyak penambang nakal terkait tata kelola di Ditjen Minerba , saat itu informasinya malah Arifin Tasrif terkesan membela Idris F Sihite,” beber Yusri.
Oleh sebab itu, CERI juga menyesalkan tindakan Menteri ESDM yang sejak 30 Mei 2023 justru sekarang menempatkan Idris Sihite sebagai Inspektur IV di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
“Sudah jelas ada cacatnya di mata publik, ada apa Menteri ESDM bukan mencopotnya Idris Sihite, tapi malah menempatkanya sebagai Inspektur Itjen Kementerian ESDM”, ungkap Yusri.
Sementara itu, pada 27 Maret 2023 lalu, KPK telah menggeledah ruangan Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) M. Idris Sihite di kantor Ditjen Minerba.
Tak hanya itu, setelah itu KPK juga menggeledah sebuah apartemen di Menteng Jakarta, yang merupakan rumah singgah Idris F Sihite dan penyidik KPK menemukan uang Rp 1,3 miliar.
“Sekarang kami dengar, konon kabarnya lagi, anak Menteri diduga ikut cawe-cawe urus RKAB di Ditjen Minerba, ini harus diusut tuntas”, beber Yusri.
Menurut Yusri, besar kebocoran negara di tata kelola di Ditjen Minerba dimulai ketika mengurus perizinan, proses clear & clean IUP, urus RKAB setiap tahun, rekomendasi ekspor oleh penambang dari Dirjen Minerba ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dana reklamasi hingga praktek ” transfer pricing” antara eksportir dengan perusahaan yang terafiliasi di luar negeri, khususnya di Singapore.
Lanjut Yusri, adanya permainan izin RKAB untuk tambang yang tidak layak tambang itu dikenal dengan ” dokter” alias dokumen terbang untuk menampung batubara atau nikel koridor, infonya setoran ke oknum di Minerba sekitar USD 2 per metrik ton.
“Dokter ini dihargai USD 6 sampai USD 8 permetrik ton kepada penambang ilegal alias koridor”, kata Yusri.
Komentar