INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun menjadi penyebab utama meningkatnya defisit APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan pertumbuhan belanja berlangsung merata sepanjang tahun.
“Karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin menciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun,” katanya dalam konferensi pers, Senin (6/4).
Ia menekankan pentingnya menghindari pola belanja yang menumpuk di akhir tahun.
“Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita,” jelasnya.
Belanja negara saat ini disebut telah tersebar di berbagai sektor, termasuk Badan Gizi Nasional yang memiliki alokasi anggaran besar.
Pengawasan ketat tetap dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran tetap efektif.
“Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau belanjanya ngawur, nanti kita kasih peringatan. Bahkan kalau diteruskan, kita bisa bilang itu tidak akan saya bayar,” tegasnya.
Pemerintah juga mengklaim kondisi fiskal masih terjaga, dengan potensi defisit 2025 yang lebih rendah dari target.
“Kalau dilihat dari defisit APBN, yang kita umumkan 2,91 persen, sekarang indikasinya bisa lebih baik, mungkin di kisaran 2,8 persen,” ujarnya.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen juga disampaikan, seiring meningkatnya pendapatan negara.
“Kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus. Nanti uang yang saya bagi ke kementerian juga lebih konsisten,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kontribusi sektor swasta mencapai 90 persen dalam perekonomian nasional.
“Jangan lihat ekonomi cuma pemerintah saja, 90 persennya private sector,” imbuhnya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN hingga 31 Maret 2026 sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Belanja negara mencapai Rp815 triliun dan pendapatan negara Rp574,9 triliun.
Penerimaan terdiri dari pajak Rp394,8 triliun, kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun, PNBP Rp112,1 triliun, serta hibah Rp100 miliar.
Belanja pusat sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.
Komentar