INDONESIASKETSA.COM, Caracas – Aksi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela pada awal Januari 2026 telah menimbulkan kecaman global, tuduhan pelanggaran hukum internasional, dan tuduhan bahwa Washington bertindak layaknya negara preman yang mengabaikan kedaulatan negara lain.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS telah melakukan serangan berskala besar di Venezuela dan berhasil menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan alasan dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan narkotika dan “narco-terorisme”. Trump menyatakan operasi itu merupakan bagian dari upaya memerangi kejahatan internasional yang terkait dengan kartel narkoba.
Namun, langkah ini memicu kecaman tajam dari berbagai belahan dunia. China, Rusia, Kuba, Kolombia, Brasil, dan banyak negara lain mengecam tindakan AS sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela dan hukum internasional. Beijing menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” sementara Moskow mendesak klarifikasi segera atas operasi militer yang disebutnya agresi bersenjata.
Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menyatakan serangan itu telah “melampaui batas yang dapat diterima” dan menuntut respons tegas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan Presiden Kolombia Gustavo Petro menilai aksi tersebut sebagai “serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin.”
Selain itu, serangan itu dilaporkan menewaskan puluhan personel militer Kuba yang berada di Venezuela atas undangan pemerintah Caracas, yang kemudian menimbulkan duka dan protes dari Kuba.
Kontroversi Legitimasi & Reaksi Domestik AS
Banyak pakar hukum internasional berpendapat bahwa operasi semacam ini tidak memiliki justifikasi legal di bawah Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain tanpa mandat dari Dewan Keamanan atau alasan pembelaan diri yang sah.
Dalam negeri Amerika sendiri, langkah Trump menuai protes. Ratusan ribu warga di lebih dari 100 kota AS turun ke jalan menolak keterlibatan militer di Venezuela, dengan slogan “Tolak perang untuk minyak Venezuela” dan “AS keluar dari Karibia”.
Beberapa politisi oposisi di AS juga mengkritik operasi tersebut. Mantan calon presiden dan mantan Wakil Presiden Kamala Harris menyebutnya sebagai tindakan “tidak sah dan tidak bijaksana” yang mungkin lebih didorong oleh kepentingan minyak dan politik domestik daripada masalah keamanan nasional.
Isu Motif & Dampak Global
Meski pemerintahan AS menekankan alasan pemberantasan narkoba, banyak analis dan kritik internasional mengatakan bahwa narasi ini digunakan sebagai justifikasi untuk campur tangan politik dan perubahan rezim di Venezuela, sebuah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tuduhan semacam ini turut memicu kritik dari partai politik, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi internasional yang menilai tindakan AS dapat menimbulkan preseden berbahaya bagi tatanan hukum global.
Langkah militer dan penahanan kepala negara asing oleh AS telah memperlihatkan persepsi agresif yang menyerupai watak premanisme dalam hubungan internasional, yakni penggunaan kekuatan tanpa persetujuan internasional yang jelas dan dianggap melanggar kedaulatan. Aksi ini bukan hanya mengubah lanskap geopolitik di Amerika Latin, tetapi juga memicu tekanan diplomatik global terhadap Washington.
Komentar