INDONESIASKETSA.COM, Kualitas demokrasi salah satunya ditentukan oleh kualitas pemilihan umum, sejak proses hingga pelaksanaan. Pemilu memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi, pemilu menghasilkan figur eksekutif yang akan menjalankan pemerintahan dan legislatif yang bertugas mengawasi pemerintahan. Pemerintahan merupakan cermin demokrasi, pemerintahan yang dijalankan dengan benar akan berkontribusi pada perbaikan demokrasi, sebaliknya pemerintahan yang dijalankan dengan curang akan merontokkan sendi demokrasi.
Pemilu ibarat filter yang menyaring orang-orang yang layak duduk di eksekutif dan legislatif, bila filternya berfungsi dengan baik maka lahir figur ideal, namun bila filternya rusak maka pemilu terancam memproduksi figur bermasalah. Pemilu hanya mampu berfungsi maksimal sebagai filter bila penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas, tanpa kompetensi dan integritas, penyelenggara pemilu rawan terlibat praktik culas untuk meloloskan kepentingan figur tertentu dalam arena kontestasi, penyelenggara pemilu yang semestinya bertindak sebagai wasit justru secara terselubung menjadi bagian dari pemain, di titik ini pemilu mengalami kebangkrutan moral dan etika.
Pernyataan terbaru Mahkamah Konstitusi yang menegaskan mereka tidak menemukan bukti dokumen kelulusan luar negeri Gibran yang layak disetarakan dengan jenjang SMA di Indonesia merupakan alarm serius bagi kredibilitas penyelenggara pemilu, sangat wajar bila publik berspekulasi bahwa penyelenggara pemilu terlibat bermain mata dalam pilpres 2019, penyelenggara pemilu pasti punya segudang alasan untuk membela keputusannya, tapi faktanya semua argumentasi tersebut terbantahkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
Proses seleksi untuk menjadi penyelenggara pemilu memang tidak berlangsung di ruang hampa, bahkan proses tersebut melibatkan ragam kepentingan politik kekuasaan yang saling tarik menarik, setiap kelompok berupaya meloloskan orangnya di kursi penyelenggara pemilu, harapannya sederhana, agar mereka memiliki power untuk mengintervensi penyelenggara pemilu berdasarkan kebutuhan politik mereka, jika pada akhirnya figur yang duduk sebagai penyelenggara pemilu merasa berutang budi kepada kelompok politik yang yang berperan meloloskan dirinya, ditambah figur tersebut miskin integritas, maka disinilah petaka itu bermula, penyelenggara pemilu akan bekerja berdasarkan pesanan kelompok politik yang meloloskannya.
Memang tidak mudah menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu, desakan kepentingan selalu bermunculan, ada yang bisa bertahan namun tidak sedikit yang tergoda. Terlepas dari kuatnya godaan kepentingan, penyelenggara pemilu mesti menyadari bahwa nasib rakyat Indonesia dipertaruhkan dalam pemilu, mereka yang datang ke bilik suara punya harapan bahwa pemilu mampu melahirkan pemimpin yang mengubah kehidupan mereka, sehingga bila penyelenggara pemilu bermain mata dalam pemilu, maka mereka sesungguhnya sedang mempermainkan nasib rakyat Indonesia.
Komentar