INDONESIASKETSA.COM, Konflik berkepanjangan antara penjajah Israel dan pejuang Palestina kembali menjadi pusat perhatian pers global. Media-media internasional ramai mengulas bukan hanya dinamika perang di Gaza, tetapi juga implikasi politik serta penderitaan sipil yang semakin tak terelakkan.
Di Amerika Serikat, The Wall Street Journal mengulas inisiatif Presiden Donald Trump terkait penyelesaian konflik Gaza. Rencana tersebut dinilai oleh banyak kalangan sebagai keuntungan strategis bagi Washington, meskipun realisasinya dinilai masih rapuh. Hambatan utama tetap berkisar pada tuntutan pelucutan senjata Hamas yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.
Mengutip sejumlah pengamat kebijakan luar negeri, surat kabar itu menulis bahwa pemerintah AS tampaknya tidak menunggu konsensus penuh dari Hamas. Washington disebut siap bergerak maju menjalankan agenda perdamaiannya meski tanpa jaminan konkret terkait demiliterisasi kelompok tersebut.
Pandangan senada disampaikan Daniel Shapiro, mantan utusan AS untuk penjajah Israel. Ia menilai Trump cenderung menolak opsi ofensif militer besar oleh penjajah Israel karena berpotensi merusak posisi politiknya sebagai figur yang mengklaim ingin mengakhiri konflik, bukan memperluasnya.
Shapiro juga mengungkap bahwa AS tengah mempertimbangkan penempatan pasukan dalam jumlah besar di Gaza, dengan estimasi sekitar 10.000 personel di bawah kendali langsung Amerika. Namun, rencana ini disebut masih dalam tahap persiapan panjang yang kemungkinan baru matang menjelang akhir tahun depan.
Sementara pembahasan diplomasi berlangsung, kondisi di lapangan justru semakin memburuk. Financial Times melaporkan bahwa badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Ribuan pengungsi harus bertahan di hunian darurat yang tidak layak, menghadapi hujan dan genangan air tanpa perlindungan memadai.
Kepala riset Amnesty International, Erika Guevara Rosas, menegaskan bahwa kerusakan dan penderitaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks konflik. Menurutnya, kehancuran bangunan dan tenda-tenda pengungsi yang terendam air adalah akibat langsung dari kekerasan berkepanjangan, diperparah oleh pembatasan penjajah Israel terhadap masuknya material bangunan dan bantuan tempat tinggal.
Dari dalam penjajah Israel sendiri, kritik tajam muncul melalui editorial Haaretz. Surat kabar itu menilai pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru memanfaatkan situasi pasca perang untuk meloloskan undang-undang yang dinilai mengikis fondasi demokrasi. Alih-alih menyelesaikan krisis nasional, kebijakan tersebut dianggap memperkuat cengkeraman kekuasaan eksekutif.
Haaretz bahkan memperingatkan bahwa pemilu mendatang akan melampaui isu keamanan atau Palestina semata. Menurut mereka, pemungutan suara itu akan menjadi penentuan arah masa depan sistem demokrasi penjajah Israel sendiri.
Di tingkat global, tekanan politik juga tercermin dari langkah Amerika Serikat terhadap Mahkamah Pidana Internasional. Politico melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada dua hakim ICC, dengan tudingan bahwa tindakan mereka terhadap penjajah Israel bersifat politis dan tidak sah. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Washington terus berupaya membatasi ruang kritik internasional terhadap Tel Aviv.
Komentar