INDONESIASKETSA.COM, Jakarta — Marsda TNI (Purn) Achmad Sajili, didampingi oleh Sekjen Pergerakan Jakarta Bergetar, Bang Mulyani MZ, menggelar safari budaya di Padepokan Tumaritis Suhu Jaja, yang terletak di Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 22/01.
Suhu Jaja dikenal sebagai penemu Batu Penggilingan Cakung pada tahun 1976 dan Golok Cakung pada tahun 1977, yang kini menjadi bagian dari situs cagar budaya.
Dalam kunjungan ini, berlangsung diskusi interaktif antara Achmad Sajili dan Suhu Jaja, dengan fokus utama pada pelestarian kearifan lokal budaya Betawi. Mereka mendorong pemerintah untuk lebih peduli dan antusias terhadap pengembangan serta perlindungan budaya Betawi.
Bang Mulyani, yang akrab disapa Bang Mul, juga menyoroti mekanisme pemilihan Ketua Dewan Lembaga Adat Betawi (DLAB). Ia menegaskan pentingnya uji kompetensi dan kelayakan calon ketua agar lembaga yang sakral ini dapat dipimpin oleh figur yang benar-benar kredibel.
Permintaan Keterlibatan DPRD DKJ
Melihat perkembangan kontestasi pemilihan Ketua DLAB saat ini, Bang Mulyani meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengambil peran penting dalam menentukan suara hak pilih. Ia menilai, hal ini sesuai dengan legal standing Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembahasan terkait.
Menurutnya, mekanisme pemilihan sebaiknya dikelola langsung oleh DPRD DKI untuk menghindari potensi intervensi dan tekanan dalam pengambilan keputusan.
“DPRD harus berperan sebagai penjaga independensi agar proses pemilihan berjalan dengan transparan dan demokratis,” tegasnya.
Krisis Kepemimpinan di Lembaga Adat Betawi
Bang Mul juga menyoroti krisis kepercayaan terhadap lembaga Betawi saat ini. Ia menyebut bahwa perpecahan di Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, yang kini terpecah menjadi tiga kubu dengan tiga ketua umum, telah mencoreng marwah lembaga tersebut.
Lebih lanjut, ia mengkritisi wacana melibatkan ormas dalam menentukan hak suara pemilihan Ketua DLAB. “Melibatkan 72 ormas yang terdaftar di Kesbangpol DKI sebagai pemberi suara hanya akan memperkeruh proses pemilihan dan merusak tatanan demokrasi,” katanya.
Bang Mul mengingatkan bahwa praktik money politics sering kali mewarnai pemilihan di tubuh Bamus Betawi. Ia menyoroti adanya dugaan calon Ketua Umum Bamus harus menyediakan dana pribadi sebesar Rp100-200 juta untuk mendapat dukungan suara.
“Jika ini dibiarkan, jual beli suara akan terus menjadi bagian dari tradisi yang merusak integritas lembaga Betawi,” pungkasnya.
Safari budaya ini diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan marwah budaya Betawi serta mewujudkan tata kelola lembaga adat yang lebih baik di masa depan.
Komentar