INDONESIASKETSA.COM, Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Haedar Nashir angkat bicara soal arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang buka puasa bersama pejabat di Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Haedar menyoroti, Pemerintah saat ini telah membebaskan berbagai kegiatan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 lalu.
“Maka pemerintah juga perlu objektif dalam (arahan soal buka puasa bersama) ini, supaya tidak menimbulkan kesan, kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi sementara yang lain tidak,” kata Haedar.
Haedar Nashir mempersilakan Pemerintah mengambil kebijakan melarang pejabat mengadakan acara buka puasa bersama, namun harus koheren dengan kebijakan pemerintah yang lain.
“Silahkan saja Pemerintah mengambil kebijakan itu, tetapi mustinya dalam praktik akuntabilitas publik, harus koheren dengan kebijakan pemerintah lain,” ucapnya, Sabtu (25/3).
Menurut Haedar, PP Muhammadiyah sejak dulu berupaya konsisten pada kesatuan kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Jadi kalau ada larangan itu berbuka bersama, mestinya pada saat yang sama juga masih ada larangan untuk konser-konser bersama, acara-acara yang melibatkan keramaian bersama,” kata Haedar.
Jika pemerintah konsisten, lanjut Haedar, masyarakat tidak akan bertanya-tanya soal arahan atau kebijakan yang dibuat.
Komentar