INDONESIASKETSA.COM, Komunikasi publik pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak berjalan efektif dan efisien, ragam kritik masyarakat tidak mampu direspon secara cepat dan tepat oleh tim komunikasi keperesidenan, pada saat yang sama tidak semua program pemerintah mampu dijelaskan kepada masyarakat. Unjuk rasa menolak revisi UU TNI beberapa waktu lalu menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo memantik keprihatian banyak pihak.
Di tengah lemahnya aspek komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, komentar yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membuat suasana semakin tidak kondusif.
Di tengah polemik terkait kinerja komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden Temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), publik menilai negatif kinerja Hasan Nasbi hingga mencapai 75,3 persen.
Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengungkapkan, nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).
“Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan,” ungkapnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (26/4).
Ketika diwawancarai tujuh pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, 6 April 2025 lalu, Presiden Prabowo pun mengakui persoalan komunikasi itu. Menurut Prabowo, itu salah satunya terjadi karena beragamnya latar belakang para pejabat yang baru bergabung di pemerintahan. Tidak semua pejabat juga sudah terbiasa dengan pola komunikasi publik.
Komentar