INDONESIASKETSA.COM, New York – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Pelapor Khusus untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, secara terbuka mengimbau pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dan keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keterlibatan Jakarta dalam inisiatif rekonstruksi Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut dinilai berisiko mengaburkan komitmen penegakan hukum internasional serta menormalisasi aneksasi sepihak.
Albanese menekankan bahwa langkah Indonesia bergabung dalam BoP dapat membawa dampak berbahaya bagi reputasi diplomasinya yang selama ini konsisten berdiri di garis depan pembelaan kemerdekaan Palestina.
“I understand Indonesia’s good intentions. But I feel this is very dangerous because it risks normalizing a very abnormal mechanism,” ungkap Albanese dalam wawancaranya kepada Reuters.
Albanese menggarisbawahi bahwa forum tersebut terlalu didominasi oleh pengaruh Washington yang dinilai kerap mengabaikan pelanggaran hukum dan penderitaan warga sipil di Jalur Gaza. Menurutnya, keterlibatan entitas yang memberikan ruang bagi Israel untuk mendikte masa depan rakyat Palestina berpotensi merusak hubungan bilateral dan moralitas yang telah lama terbangun antara Jakarta dan bangsa Palestina.
Menanggapi desakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa kehadiran Indonesia dalam platform internasional semata-mata didorong oleh ikhtiar memperjuangkan hak-hak warga Palestina. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa keterlibatan di dewan tersebut dipandang sebagai instrumen diplomatik agar aspirasi kemerdekaan dan kebutuhan kemanusiaan warga Gaza tidak dikesampingkan.
“Indonesia terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” tegas Yvonne dalam keterangannya.
Meski mempertahankan prinsip keterlibatan aktif tersebut, pemerintah mengonfirmasi bahwa pembahasan operasional terkait partisipasi Indonesia saat ini masih ditangguhkan menyusul eskalasi ketegangan geopolitik yang berkembang di kawasan Timur Tengah.
Di ranah parlemen, imbauan dari PBB dinilai sebagai catatan penting yang tidak boleh diabaikan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa masukan PBB patut dicermati secara matang.
“Saya memandang masukan PBB ini sebagai bagian dari dinamika diplomasi internasional yang perlu dicermati. Indonesia berkomitmen pada Piagam PBB, sehingga pandangan dari organisasi ini patut untuk dipertimbangkan,” tutur Dave.
Seruan penarikan diri ini menempatkan diplomasi Indonesia di persimpangan krusial antara memanfaatkan ruang diplomasi taktis dan menjaga integritas sikap historisnya di panggung multilateral.
Komentar