INDONESIASKETSA.COM, London – Peringatan keras ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband kepada korporasi maupun perorangan dari negaranya agar menjauhi lelang proyek E1. Rencana pembangunan permukiman ilegal penjajah Israel tersebut dinilai berisiko memutus konektivitas antara Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang pada gilirannya mengancam prospek pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
“Kami mendesak perusahaan maupun perorangan untuk tidak melanjutkan penawaran untuk tender konstruksi E1,” ujar Miliband dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/10), dilaporkan Anadolu Agency.
Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan dalam megaproyek E1 mengandung konsekuensi yuridis serta reputasional yang serius, termasuk risiko dianggap terindikasi melanggar norma hukum internasional. Di samping itu, Kabinet Inggris membuka peluang pengenaan sanksi bagi entitas usaha maupun individu yang memaksakan diri mengambil bagian.
“Saya ingin menegaskan kepada pihak-pihak yang mempertimbangkan untuk terlibat dalam proses tender: kami telah menetapkan wewenang baru yang memungkinkan kami untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu maupun perusahaan yang terlibat dalam pembangunan permukiman ilegal, seperti di E1,” ucap Miliband.
Kebijakan pembatasan ini berlandaskan pada penolakan konsisten London atas pendudukan tanah serta praktik pengusiran paksa terhadap warga Palestina. “Pemerintah Inggris tidak akan menerima pemindahan warga Palestina yang berkelanjutan dan pendudukan ilegal yang berlanjut,” kata Miliband.
Ia mengonfirmasi langkah strategis pemerintahnya yang tengah merancang regulasi guna menyetop seluruh komoditas impor yang berasal dari kawasan permukiman ilegal penjajah Israel. Hukuman dan tindakan hukum serupa juga siap diberlakukan bagi aktor-aktor yang memfasilitasi maupun mendanai transaksi produk tersebut.
“Rakyat Inggris tidak ingin mendukung pembangunan permukiman ilegal,” ujar Miliband.
Menlu Inggris tersebut turut melayangkan kecaman atas maraknya aksi kekerasan yang dilancarkan kelompok pemukim penjajah Israel di Tepi Barat, yang belakangan ini bahkan menyasar diplomat asal negara-negara Eropa hingga wartawan asal Amerika Serikat.
Langkah Tel Aviv mengeksekusi proyek E1 kini memicu sorotan tajam dari publik global karena dianggap menjadi ancaman fatal bagi keberlangsungan negara Palestina. Jika rencana ekspansi yang digulirkan sejak tahun lalu ini terealisasi, Tepi Barat dipastikan terisolasi dari Yerusalem Timur.
PBB secara konsisten menegaskan bahwa pembangunan dan keberadaan permukiman penjajah Israel di atas tanah pendudukan Palestina menyalahi tata hukum internasional serta merusak gagasan solusi dua negara.
Praktik pembangunan permukiman ini terus dilakukan Tel Aviv secara gencar sejak dimulainya pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem usai Perang 1967, hingga kini diperkirakan sudah ada lebih dari 700 ribu pemukim penjajah Israel yang menduduki kawasan ilegal tersebut.
Komentar