INDONESIASKETSA.COM, Dalam dunia kebijakan publik, muncul sebuah pendekatan yang dikenal sebagai trust based policy (kebijakan berbasis kepercayaan), Pendekatan kebijakan publik yang menempatkan kepercayaan sebagai instrumen tata kelola dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sehingga aktor pemerintah dan nonpemerintah diberikan ruang otonomi yang lebih besar dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan tanggung jawab bersama. Salah satu penyebab utama munculnya pendekatan ini adalah semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Sebuah kebijakan akan sukses terlaksana bila mendapat dukungan masyarakat, namun dukungan tersebut hanya bisa muncul bila masyarakat percaya bahwa kebijakan itu mendatangkan kemaslahatan bagi publik. Ketiadaan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kebijakan menyebabkan kebijakan tersebut berpotensi menemui kegagalan. Sekuat apapun pemerintah mengklaim keberhasilan kebijakan tersebut, pada saat yang sama rakyat akan tetap menilainya sebagai kebijakan gagal, di titik ini klaim pemerintah mengambil jalan berbeda dengan harapan rakyat.
Fenomena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terlihat jelas di akhir pemerintahan Soekarno dan Soehaarto, akhir era keduanya ditandai dengan letupan demonstrasi di berbagai tempat memprotes kebijakan keduanya, tanda kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah telah hilang. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan berbasis kepercayaan juga tidak nampak pada beberapa kebijakan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan contoh konkret, MBG yang merupakan program prioritas pemerintah sejak awal menuai sorotan publik. Terdapat ragam masalah, mulai regulasi yang tidak disiapkan dengan matang, penempatan personil di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai tidak memiliki kompetensi layak, hingga implementasi yang berubah menjadi bancakan proyek.
Di fase awal pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap setiap kritikan yang diarahkan ke MBG, bahkan dalam berbagai kesempatan, RI 1 secara terbuka mencurigai pengkritik sebagai “antek-antek asing”, pemerintah lebih sibuk menggaungkan klaim tentang keberhasilan MBG, semakin kuat klaim tersebut disuarakan, semakin kuat pula kritik publik terhadap MBG, yang bersuara buka hanya aktivis dan akademisi, para orang tua yang mendapati anaknya disajikan menu MBG yang jauh dari satandar layak, turut bersuara, walaupun belakangan pemerintah mulai terbuka mengevaluasi MBG, rasanya tindakan tersebut datang terlambat, sebab tidak lama berselang para pimpinan BGN ditangkap karena kasus korupsi, fakta tak terbantahkan bahwa MBG memang mengalami masalah serius khususnya pada aspek tata kelola.
Contoh kebijakan lain yang juga tidak berbasis trust based policy adalah efisiensi anggaran, pada dasarnya kebijakan ini memiliki maksud baik, berupaya memastikan agar anggaran dipergunakan tepat sasaran dan menghindari pemborosan. Namun pada praktiknya kebijakan ini dijalankan secara tidak proporsional, misalnya anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN turut dipangkas lalu dialihkan untuk mendanai MBG, saat itu kritik keras telah dilayangkan kepada pemerintah, penyebabnya sederhana, anggaran pendidikan 20 persen belum sepenuhnya cukup mengatasi masalah di dunia pendidikan, mulai sekolah rusak, kesejahteraan guru, hingga fasilitas penunjang yang belum layak. Terlebih realisasi anggaran pendidikan sebenarnya belum pernah menyentuh angka 20 persen, diketuk palu 20 persen namun realisasinya tidak sampai 20 persen. Anehnya, dalam kondisi seperti itu pemerintah tetap saja memaksakan pemangkasan anggaran pendidikan lalu disalurkan ke MBG yang di kemudian hari program ini terlilit masalah korupsi.
Salah satu syarat penting bagi suksesnya sebuah kebijakan adalah hadirnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, memang kebijakan tidak bisa memuaskan semua pihak, namun pemerintah harus selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait aspirasi mereka terhadap sebuah kebijakan, pemerintah mesti punya konsep matang terhadap kebijakan yang dirumuskan, konsep tersebut harus konsisten terlihat pada tahap implementasi kebijakan, inkonsistensi antara konsep dan implementasi bisa menjadi penyebab tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, jika masyarakat percaya dengan kebijakan pemerintah maka pemerintah tidak perlu mengarahkan masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut karena masyarakat akan bergerak secara alamiah mendukung kebijakan yang mereka nilai tepat.
Zaenal Abidin Riam, Pengamat Kebijakan Publik/Dosen ITB Vinus