INDONESIASKETSA.COM, Program rekrutmen besar-besaran manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas pemerintah memicu polemik di tengah masyarakat. Isu utama yang menjadi sorotan adalah besaran gaji yang dinilai belum jelas, sementara ekspektasi publik terhadap program ini terbilang tinggi.
Polemik mencuat setelah beredar informasi di media sosial yang menyebutkan gaji manajer koperasi bisa mencapai dua digit per bulan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka tersebut belum memiliki dasar resmi yang seragam.
Estimasi Gaji vs Realitas Lapangan
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa kisaran honorarium manajer koperasi berada di angka Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan, tergantung pada kapasitas keuangan koperasi dan keputusan internal melalui rapat anggota.
Sementara itu, pemerintah sendiri belum menetapkan standar gaji nasional. Besaran penghasilan disebut akan disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan kondisi ekonomi daerah masing-masing.
Artinya, seorang manajer di daerah dengan ekonomi kuat berpotensi menerima pendapatan lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan kemampuan koperasi terbatas.
Skema Kerja yang Jadi Sorotan
Polemik tidak hanya berhenti pada nominal gaji. Skema kerja yang diterapkan juga menuai perhatian. Para manajer yang lolos seleksi akan terlebih dahulu bekerja di bawah naungan BUMN seperti PT Agrinas Pangan Nusantara dengan status kontrak selama dua tahun sebelum dialihkan ke koperasi.
Model ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah pembinaan profesional, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan tentang kepastian karier jangka panjang dan stabilitas pendapatan.
Belajar dari Polemik Sebelumnya
Kekhawatiran publik bukan tanpa alasan. Pada fase sebelumnya, program pendamping koperasi sempat diwarnai keluhan keterlambatan pembayaran gaji. Bahkan, sejumlah tenaga pendamping mengaku harus menggunakan dana pribadi untuk operasional karena honor belum cair.
Kasus tersebut menjadi alarm bahwa tata kelola keuangan program masih menjadi tantangan serius.
Program Besar, Ekspektasi Besar
Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu unit koperasi dengan kebutuhan sekitar 30.000 manajer di seluruh Indonesia.
Dengan peran strategis sebagai penggerak ekonomi desa, mulai dari distribusi pangan hingga penguatan UMKM, posisi manajer koperasi dianggap krusial. Namun, tanpa kejelasan sistem pengupahan yang transparan dan konsisten, program ini berpotensi menghadapi resistensi dari calon tenaga profesional.
Antara Peluang dan Tantangan
Di satu sisi, program ini membuka peluang kerja besar bagi lulusan perguruan tinggi dan menjadi instrumen pemerataan ekonomi desa. Namun di sisi lain, polemik gaji menunjukkan adanya gap antara ekspektasi publik dan kesiapan implementasi kebijakan.
Jika tidak segera ditata dengan regulasi yang jelas dan mekanisme pembayaran yang akuntabel, program ambisius ini berisiko kehilangan kepercayaan, baik dari calon manajer maupun masyarakat yang menjadi sasaran utamanya.