INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkap adanya pihak yang memanfaatkan pengelolaan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sarana mencari keuntungan.
Menurut Nanik, program MBG sejak awal tidak dirancang untuk tujuan komersial. Program tersebut lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.
Ia menjelaskan bahwa gagasan program tersebut bermula dari pengalaman Prabowo pada 2012 ketika melihat kondisi warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan masyarakat memungut sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan bersama keluarga mereka.
“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis,” ujar Nanik dalam workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan di Jakarta, Sabtu (7/3).
Nanik menjelaskan bahwa MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal implementasi program, pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai lembaga untuk bermitra dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun keagamaan.
Kebijakan tersebut dibuat agar lembaga sosial yang selama ini telah berperan membantu masyarakat dapat memperoleh dukungan tambahan untuk meningkatkan fasilitas mereka.
“Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara,” kata dia.
Namun dalam perkembangannya, Nanik mengakui muncul fenomena di luar perkiraan. Beberapa pihak mendirikan yayasan hanya untuk mendapatkan kesempatan mengelola dapur MBG, bahkan ada yang mengoperasikan lebih dari satu dapur sekaligus dengan tujuan bisnis.
“Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena enggak enak selalu di jalan, ‘Pak, kapan MBG? Kapan MBG?’ Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ungkapnya.
Ia menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan serta menyimpang dari semangat awal program. Dalam beberapa temuan, pengelolaan dapur lebih menitikberatkan pada keuntungan sehingga perhatian terhadap fasilitas maupun standar operasional menjadi kurang optimal.
“Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” lanjut Nanik.
BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Nanik mengingatkan bahwa kerja sama dengan para mitra pada dasarnya hanya berlangsung selama satu tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui evaluasi.
“Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP,” pungkasnya.