INDONESIASKETSA.COM, Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan serius kerusakan lingkungan yang kian menguat dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah komitmen pembangunan berkelanjutan dan target penurunan emisi karbon, tekanan terhadap hutan, lahan, dan kualitas lingkungan justru menunjukkan tanda-tanda peningkatan.
Sejumlah laporan pemantauan lingkungan mencatat bahwa sepanjang 2025 Indonesia kehilangan ratusan ribu hektare tutupan hutan. Angka ini menunjukkan bahwa laju deforestasi masih menjadi ancaman nyata, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pembukaan hutan untuk perkebunan, pertambangan, serta proyek infrastruktur berskala besar menjadi faktor dominan yang mendorong hilangnya kawasan hutan alam.
Kerusakan hutan tersebut tidak berdiri sendiri. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya frekuensi banjir, tanah longsor, dan kekeringan di berbagai daerah. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, sejumlah wilayah mengalami bencana hidrometeorologi yang oleh para ahli dikaitkan dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan perubahan tata guna lahan yang masif.
Di sisi lain, kawasan hutan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia juga terus terdesak. Hilangnya habitat alami mengancam ribuan spesies flora dan fauna endemik, sekaligus melemahkan fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon alami. Para peneliti memperingatkan, pelepasan emisi dari alih fungsi hutan berpotensi memperburuk posisi Indonesia dalam menghadapi krisis iklim global.
Masalah lingkungan tidak hanya terjadi di kawasan hutan. Di wilayah perkotaan, terutama Jabodetabek, kualitas udara masih menjadi sorotan. Data pemantauan pemerintah menunjukkan bahwa pencemaran udara akibat emisi kendaraan dan aktivitas industri kerap berada di atas ambang aman, menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang bagi masyarakat perkotaan.
Tekanan terhadap lingkungan juga muncul dari sektor sumber daya alam. Aktivitas pertambangan dan eksploitasi energi fosil dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan pemulihan lingkungan yang memadai. Sejumlah organisasi lingkungan menilai lemahnya penegakan hukum dan tumpang tindih perizinan mempercepat degradasi ekosistem, terutama di daerah yang kaya sumber daya alam.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah terus menegaskan komitmen untuk menurunkan laju deforestasi, memperkuat rehabilitasi hutan, serta mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Namun, para pemerhati lingkungan mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat, transparansi perizinan, dan perlindungan hak masyarakat adat, agar tidak berhenti sebatas wacana.
Kerusakan lingkungan kini menjadi isu lintas sektor yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan publik. Tanpa langkah korektif yang tegas dan konsisten, para ahli menilai Indonesia berisiko menanggung beban ekologis jangka panjang yang dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.