INDONESIASKETSA.COM, Kepala daerah masuk ke dalam segmen politisi, mereka lazimnya berkarir di partai sebagai kader biasa atau pejabat struktural. Dalam perhelatan pilkada, setiap kandidat, baik kader partai maupun bukan, membutuhkan dukungan partai untuk berkompetisi dalam pilkada, sehingga keterikatan antara kandidat dengan partai telah dimulai sejak sebelum pilkada. Di lain sisi saat mereka berhasil memenangi kontestasi pilkada dan dilantik sebagai kepala daerah terpilih maka mereka mendapatkan keterikatan baru, yakni terikat pada perintah Presiden. Bagi kepala daerah yang tidak mampu membedakan posisi sebagai kader partai dan posisi sebagai kepala daerah akan terjebak pada dualisme loyalitas, khususnya saat muncul instruksi Presiden yang berlawanan dengan perintah partai.
Dari sisi realitas politik, kepala daerah semestinya menyadari bila keterlibatan partai dalam pilkada hanya sebatas digunakan sebagai kendaraan atau tiket masuk ke arena pilkada, posisi partai terhenti di titik ini, sehingga mereka tidak perlu menaruh loyalitas berlebihan kepada partai yang telah mengusung. Cara pandang ini tidak bermaksud mengecilkan peran partai, namun persepsi tersebut dibutuhkan untuk menetapkan garis demarkasi loyalitas. Jika kesadaran tersebut mampu diterapkan, seorang kepala daerah yang telah resmi menjabat akan memahami bahwa dirinya kini mendapat “pemimpin baru” yang bernama Presiden, sehingga semua loyalitasnya dalam bidang pemerintahan harus diperuntukkan kepada Presiden.
Pada sisi lain, kepala daerah yang berstatus kader partai juga dituntut bersikap profesional dalam bernteraksi di kamar politik dan kamar pemerintah, jika meraka berada di lingkungan partai yang merupakan kamar politik maka keputusan politiknya tentu mengikuti perintah partai, akan tetapi bila mereka berinteraksi di ruang pemerintah maka keputusannya mesti mengikuti perintah Presiden, masalahnya tidak jarang kepala daerah tidak mampu membedakan antara kamar politik dan kamar pemerintah, akibatnya kepala daerah terkadang merasa mesti mengikuti keputusan politik partai padahal keputusan tersebut sudah masuk ke dalam ranah kamar pemerintah. Kamar politik semestinya dibatasi pada lingkup internal partai agar tidak berefek pada keputusan dalam kamar pemerintah, bila sebuah urusan telah masuk ke dalam kamar pemerintah maka kepala daerah wajib mengikuti instruksi pemerintah pusat.
Dampak Buruk Dualisme Loyalitas
Selama satu periode pemerintahan dualisme loyalitas harus dihindari, bila terus dibudayakan hal tersebut akan mendatangkan konsekuensi serius bagi pemerintahan dan rakyat. Paling tidak ada dua konsekuensi serius dualisme loyalitas. Pertama, melahirkan pemerintahan yang tidak efektif. Loyalitas yang terbagi antara partai dan Presiden membuka ruang konflik antara kepala daerah dan Presiden, konflik ini akan terjadi saat muncul kebijakan Presiden yang tidak selaras dengan kepentingan partai asal kepala daerah. Penentangan kepala daerah terhadap arahan Presiden tidak mungkin dilakukan secara terbuka, tapi akan dilakukan secara senyap, bentuknya bisa saja dengan bersikap tidak serius dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden di tingkat daerah, akibatnya pemerintahan tidak berjalan efektif karena kebijakan Presiden yang semestinya dijalankan secara nasional justru terhambat di daerah tertentu.
Kedua, menyajikan tontonan yang tidak mendidik bagi rakyat. Kepala daerah sepatutnya menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya, termasuk teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun mempertontonkan dualisme loyalitas bukan bentuk keteladanan, justru ia merupakan contoh buruk dalam pengelolaan pemerintahan, rakyat bisa saja mempertanyakan komitmen kepala daerah di wilayahnya saat menjumpai mereka tidak serius menjalankan kebijakan Presiden yang tidak selaras dengan kepentingan partai, apakah mereka masih mengutamkan loyalitas kepada partai atau tunduk kepada Presiden? Ingat, rakyat tidak bodoh menilai dinamika seperti ini.
Beralih pada Pengabdian kepada Rakyat
Dualisme loyalitas mesti diakhiri, kepala daerah wajib beralih kepada level pengabdian tertinggi, yakni mengabdi kepada rakyat yang dipimpinnya. Secara substansi kepala daerah adalah pelayan rakyat, rakyat yang memberi mereka mandat dan kuasa untuk memimpin daerah, sehingga semua ikhtiar dan kebijakannya mesti diarahkan pada upaya memaslahatkan rakyat. Menerapkan loyalitas buta kepada partai dan para pemodal yang dulu membiayainya saat kampanye merupakan cara pandang sempit dan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat selaku pemberi mandat. Kesadaran ini yang seharusnya menjadi pegangan bagi semua kepala daerah yang sedang menjalankan pemerintahan.
Kepala daerah mesti memiliki kesadaran bahwa kepentingan rakyat berada di atas kepentingan apapun, bagian ini tidak bisa dikompromikan, melakukannya adalah sebuah kesalahan fatal, bahkan kepala daerah dituntut memiliki keberanian untuk mengkomunikasikan kepentingan rakyat di daerahnya yang terdampak negatif akibat kebijakan Presiden, hal ini karena seorang Presiden juga mesti tunduk kepada kepentingan rakyat selaku pihak yang memberikannya mandat untuk berkuasa, sehingga tidak boleh ada satupun kebijakan Presiden yang merugikan kepentingan rakyat. Belum terlambat bagi para kepala daerah untuk mempertegas posisi pengabdian kepada rakyat. Tentu akan banyak tantangan dan rintangan, tapi mereka harus berani menghadapinya demi memastikan pengabdian kepada rakyat.
Zaenal Abidin Riam, Direktur Eksekutif PUSKAPI (Pusat Kajian Pemilu Indonesia) / Pengamat Kebijakan Publik