INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan kritis terkait keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebuah forum internasional yang dinilai memiliki hubungan dekat dengan inisiatif perdamaian pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
MUI menilai bahwa keberadaan forum tersebut berpotensi memperkuat praktik penjajahan yang dijalankan Israel terhadap Palestina meskipun dibalut dengan narasi perdamaian.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik politik biasa, melainkan merupakan persoalan penjajahan, perampasan hak asasi, dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.
Menurutnya, inti dari perjuangan Palestina adalah keadilan dan kemerdekaan, bukan sekadar menjaga stabilitas regional. Oleh karena itu, MUI menolak apa yang disebutnya sebagai “perdamaian semu” yang tidak berlandaskan pada prinsip keadilan.
MUI juga menekankan bahwa setiap upaya perdamaian harus secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang terjajah dan menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama. Jika tidak demikian, skema itu justru berpotensi memperkuat praktik kolonial dalam bungkus perdamaian.
Prof. Sudarnoto menyatakan bahwa Board of Peace merupakan wujud nyata dari langkah neo-kolonialisme. Kritik juga diarahkan pada struktur forum tersebut karena Israel diperlakukan sebagai anggota setara, bukan sebagai pihak pendudukan yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi.
MUI menilai pendekatan semacam ini berisiko mengalihkan fokus dari isu utama yaitu keadilan dan kemerdekaan Palestina menjadi sekadar pengelolaan konflik dan stabilitas kawasan.
Meskipun demikian, MUI menyampaikan penghargaan terhadap niat pemerintah Indonesia yang ingin berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Namun, organisasi itu meminta pemerintah menetapkan batasan yang tegas agar keterlibatan Indonesia tidak menjadi legitimasi moral bagi skema yang justru dapat merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam rekomendasi resminya, MUI mendorong pemerintah untuk menegaskan bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian harus berupa kemerdekaan penuh bagi Palestina bukan sekadar rekonstruksi atau stabilisasi. MUI juga menyerukan penolakan terhadap berbagai skema yang dapat membawa pada normalisasi kolonisasi, pemukiman ilegal, dan blokade terhadap Gaza.
MUI mengingatkan bahwa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum humaniter internasional, dan prinsip penentuan nasib sendiri harus dijadikan landasan yang tidak bisa ditawar dalam setiap upaya perdamaian. Jika sebuah forum internasional terbukti menyimpang dari prinsip tersebut, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan opsi penarikan diri secara terhormat.
Organisasi ini juga mendorong penguatan peran Indonesia bersama negara lain dan masyarakat sipil global yang konsisten memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina, termasuk melalui dorongan terhadap sanksi internasional terhadap Israel.
MUI menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting agar dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap selaras dengan mandat konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan universal.