INDONESIASKETSA.COM – Oke kita memulainya dengan fakta terbaru bahwasanya Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan, meski teknis pelaksanaannya “masih disusun”. Pernyataan ngawur itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, di Boyolali, Jumat malam (16/1/2026).
Pesan utamanya kurang lebih menegaskan bahwa puasa tetap berjalan, MBG juga ikut berjalan. Soal menu, kering ataupun basah nanti menyusul. Pemerintah lagi-lagi menjanjikan makan bergizi gratis, meskipun detailnya datang belakangan.
Pada level niat, kabar tersebut layak disambut positif. Di tengah kebijakan publik yang sering ikut libur panjang, MBG memilih tetap hadir di sekolah saat Ramadan. Sebuah ketekunan administratif. Namun sayang, sejarah kebijakan sosial selalu mengajarkan satu hal yaitu niat baik mulai diuji saat bertemu jumlah fantastic, dapur, dan manusia.
Anggaran MBG jelas tidak kecil. Diketahui biaya MBG dipatok sekitar Rp15.000 per anak per hari. Jika penerima manfaat mencapai 20 juta orang, belanja harian menyentuh Rp300 miliar. Dalam satu bulan Ramadan, anggaran bisa menembus Rp9 triliun. Dalam setahun, jumlahnya bergerak ke ratusan triliun rupiah. Di titik tersebut, MBG berhenti menjadi program sosial biasa dan berubah menjadi salah satu proyek belanja publik terbesar dalam sejarah republik.
Di sinilah rantai risiko mulai bekerja. Anggaran raksasa mendorong percepatan pendirian dapur. Dapur masif memerlukan vendor lokal. Vendor mengejar volume. Volume menekan biaya. Biaya ditekan, kualitas rawan dikorbankan. Pengawasan tertinggal satu langkah di belakang distribusi. Dari titik itulah makanan yang seharusnya bergizi berubah menjadi laporan keracunan.
Kasus keracunan MBG yang muncul di beberapa daerah menjadi penanda awal. Anak-anak yang seharusnya menerima nutrisi justru berakhir di puskesmas. Persoalannya terletak pada mata rantai panjang dari kebijakan yang berlari lebih cepat dibanding sistem pengendalian mutu.
BGN menyatakan dapur bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi tata kelola. Kalimat tersebut terdengar bijaksana, meski menyisakan pertanyaan klasik yakni berapa dapur yang bermasalah, tersebar di mana saja, dan berapa anak terdampak. Negara tampak lebih nyaman berbicara norma ketimbang jumlah korban pada anak-anak. Padahal dalam urusan gizi, data sama pentingnya dengan nasi.
Isu tidak berhenti di kualitas makanan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui tengah menelusuri dugaan penyimpangan sekitar Rp10 miliar berdasarkan temuan awal BGN. KPK juga menjalankan kajian pencegahan karena memahami satu hukum abadi birokrasi yaitu semakin besar anggaran, semakin besar godaan. Transparency International Indonesia bahkan lebih gamblang, menyebut MBG memiliki risiko korupsi sistemik jika tata kelola pengadaan, pengawasan, dan transparansi tidak diperketat sejak awal.
Keresahan itu tercermin di ruang publik. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat hampir separuh responden percaya MBG rawan disalahgunakan. Persepsi tersebut tidak lahir dari prasangka, melainkan dari ingatan kolektif bangsa terhadap proyek besar yang kerap bocor di dapur belakang. Munculnya inisiatif MBG Watch dari masyarakat sipil menjadi sinyal lain bahwasanya kepercayaan publik terhadap pengawasan internal negara masih diuji.
Di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan etis yang jarang dibahas terkait prioritas. Apakah MBG sudah benar-benar memusatkan perhatian pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, wilayah bencana, dan kantong kemiskinan ekstrem? Atau justru terjebak pada pendekatan merata yang tampak adil di atas meja pejabatnya, tetapi tumpul di lapangan? Dalam kebijakan sosial, pemerataan tanpa prioritas sering kali terasa rapi dipermukaan, tetapi kurang berkeadilan.
Secara filosofis, MBG berdiri di persimpangan antara negara sebagai penjaga kehidupan dan negara sebagai pengelola proyek. Ketika keberhasilan diukur lewat jumlah dapur, serapan anggaran, dan kecepatan distribusi, substansi mudah tertinggal. Anak-anak mungkin kenyang, tetapi belum tentu sehat. Laporan terlihat hijau, sementara kualitas perlahan memudar.
Ramadan sejatinya bulan pengendalian diri dan ketelitian makna. Ironis jika pada bulan tersebut, negara justru kehilangan kendali atas kualitas pelaksanaan program unggulan. Puasa mengajarkan esensi yang tidak perlu terjebak pada formalitas. MBG pun demikian. Esensinya terletak pada tanggung jawab negara atas apa yang masuk ke tubuh warganya.
Pada akhirnya, negara ibarat juru masak raksasa. Anggaran menjadi bahan baku, dapur menjadi ruang etika, dan piring anak-anak menjadi cermin kejujuran kebijakan. MBG yang tetap berjalan saat Ramadan adalah kabar baik. Namun kabar baik mudah basi ketika transparansi tertinggal dan pengawasan setengah hati. Sebab yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, menunggu apakah negara benar-benar serius mengurus isi piring mereka. (AL)