Site icon indonesiasketsa.com

Korea Utara Dirikan Skema Kripto Global, 40 Negara Dirampok Rp 33 Triliun

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, di Panmunjom, Korea Selatan, (30/6/2019). (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

INDONESIASKETSA.COM, Jakarta — Dunia kini menghadapi ancaman serius dari operasi penipuan dan peretasan yang diduga digerakkan oleh negara Korea Utara (Korut) untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar yang kemudian digunakan untuk membiayai program senjata rudal dan nuklir rezim Kim Jong‑un. Skema ini telah merugikan lebih dari 40 negara dan miliaran dolar aset kripto, dan merupakan fokus perhatian tinggi di arena internasional.

Skema Penipuan Kripto dan Identitas IT di Seluruh Dunia

Menurut laporan penyelidikan internasional yang dibahas dalam sesi khusus di markas Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB), Korut telah melancarkan jaringan penipuan kripto dan pemalsuan identitas untuk menyamar sebagai pegawai teknologi atau pekerja IT di berbagai negara. Modus operandi tersebut mencakup penggunaan identitas curian atau palsu untuk mendapatkan pekerjaan jarak jauh di perusahaan teknologi dan blockchain, lalu mencuri dana kripto dan mengirimkannya kembali ke Pyongyang melalui jaringan kompleks pencucian uang.

Lebih dari US$2 miliar (sekitar Rp33 triliun) telah dirampok oleh kelompok ini melalui aksi pencurian aset kripto yang tersebar di lebih dari 40 negara, menurut laporan yang dirilis pada akhir 2025 lalu dan menjadi salah satu dokumen utama yang dibahas di PBB.

AS dan Dunia Menekan Korut di PBB

Amerika Serikat memimpin upaya internasional untuk menekan aktivitas kriminal ini melalui forum PBB, menyerukan negara‑negara anggota untuk lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan menutup celah yang dimanfaatkan oleh Korut. Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS menyatakan bahwa banyak negara gagal mengimplementasikan sanksi PBB, sehingga Korut masih mampu mengeksploitasi sistem global demi keuntungan rezimnya.

Pejabat AS juga menyoroti bahwa beberapa negara — termasuk China, Rusia, dan sejumlah negara Afrika serta Asia Tenggara — dianggap memberikan ruang aman atau menjadi jalur pencucian uang bagi hasil penipuan ini. Laporan PBB menyebutkan bank‑bank tertentu di China bahkan digunakan untuk transaksi pencucian dana kripto curian, serta penggunaan infrastruktur keuangan di berbagai negara untuk transaksi yang mendanai pembelian komoditas seperti minyak dan tembaga untuk keperluan militer.

Metode Canggih dan Dampak Global

Skema penipuan ini bukan hanya soal kripto yang dicuri, tetapi juga operasi pekerja IT palsu. Operasi ini melibatkan ribuan individu yang memperoleh pekerjaan di perusahaan teknologi Asia dan Barat dengan identitas palsu atau direkayasa melalui jaringan canggih. Mereka memanfaatkan platform kerja jarak jauh, teknologi AI, serta strategi pencucian uang rumit untuk menutupi asal dana dan membuat penelusuran semakin sulit.

Para analis internasional telah memperingatkan bahwa pendekatan Korut dalam memanfaatkan kriptografi dan penetrasi digital global untuk mendapatkan dana tidak hanya mengancam sistem keuangan global, tetapi juga menggerogoti upaya penegakan sanksi internasional terhadap rezim yang sedang dikucilkan.

Respon Dunia dan Solusi yang Disarankan

Selain pertemuan di PBB, diskusi melibatkan sektor swasta seperti platform kripto dan perusahaan teknologi besar yang menyerukan proses perekrutan yang lebih ketat, pemeriksaan latar belakang yang mendalam, serta peningkatan standar keamanan siber untuk mencegah infiltrasi oleh aktor berbahaya.

Meski demikian, tantangan tetap besar karena Korut juga menggunakan taktik canggih seperti penggabungan identitas palsu, penggunaan AI dalam interaksi wawancara, dan pemanfaatan jaringan jaringan global untuk mengelabui sistem keamanan perusahaan dan lembaga keuangan internasional.

Exit mobile version