INDONESIASKETSA.COM, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta opsi merumahkan sekitar 16 ribu pegawai bukan berasal dari dirinya, melainkan instruksi dari pimpinan di atasnya.
Purbaya menjelaskan bahwa ultimatum tersebut diberikan untuk mendorong perbaikan kinerja Bea Cukai dalam jangka waktu satu tahun. Menurutnya, keputusan itu sepenuhnya merupakan mandat dari atasan, bukan keputusan pribadi.
Dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12), Purbaya mengatakan, “Kita kasih waktu setahun untuk betulin, kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan (perintah) dari saya tuh, dari bos di atas,” sebagaimana dikutip Detikfinance.
Ancaman tersebut, lanjut Purbaya, merupakan langkah strategis agar para pegawai DJBC melakukan pembenahan total. Jika tak mencapai target, ia bahkan menyinggung kemungkinan mengadopsi pendekatan era Presiden Soeharto dengan melibatkan perusahaan Swiss, SGS3, untuk mengambil alih sebagian fungsi bea cukai.
Ia menekankan bahwa masih terdapat banyak kebocoran dalam proses ekspor-impor yang harus dibenahi segera. Purbaya juga membagikan pengalamannya saat melakukan inspeksi di pelabuhan, menemukan ketidakwajaran nilai barang.
Purbaya menceritakan, “Saya pernah ke pelabuhan kan, cek barang, di situ tertulis cuma US$7, di toko online harganya lebih mahal. Dari situ ketahuan ini harganya beda, kenapa bisa begini? Kok bisa murah? Mereka lihat-lihat. Jadi mereka masih utama.”
Selain menata pengawasan, ia ingin penindakan penyelundupan — terutama barang ilegal dari China — dapat diperkuat. Ia bahkan menyinggung sejarah sebagai motivasi nasional.
Ia menyatakan, “Saya bilang gini, nggak ada sejarahnya Indonesia kalah sama China. Kubilai Khan saja kita kalahin. Jangan lupa sejarah, sama Raden Wijaya kan. Itu sejarahnya kita memang lebih licik. Masa lupa liciknya.”
Purbaya menegaskan, “Jadi setahun ke depan, saya akan betulin Bea Cukai sehingga nggak ada barang-barang selundupan dari China yang ilegal.”
Sebelumnya, ultimatum Purbaya juga telah direspons oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Djaka menyatakan komitmennya bahwa DJBC akan memenuhi target pembenahan tersebut dalam waktu satu tahun, atau pada 2026.
Djaka mengatakan, “Optimis, harus optimis. Kalau kita enggak optimis, tahun depan (2026) kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja itu? Tentu tidak akan mau.”
Dirjen Bea Cukai itu menegaskan bahwa reformasi internal akan dimulai dari perubahan kultur kerja, peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara, hingga perbaikan pelayanan publik.
Menurutnya, “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depan menjadi lebih baik.”