INDONESIASKETSA.COM, Bulan ini pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun. Bagi masyarakat, satu tahun periode kepemimpinan menjadi momen penting untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, meskipun ragam agenda kerja Prabowo dirancang untuk lima tahun, namun paling tidak sebagian kerja nyata semestinya sudah bisa ditampilkan selama satu tahun berjalan. Di sisi lain, Prabowo nampaknya sangat sadar walaupun pemerintahannya masih tersisa empat tahun, namun masyarakat Indonesia, baik yang memilihnnya maupun yang tidak memilihnya saat Pilpres 2024, semuanya menunggu kinerja Prabowo sebagai Presiden RI. Secara objektif, memang masih terbilang dini untuk menilai secara utuh kemampuan Prabowo menavigasi Indonesia dengan durasi pemerintahan yang baru berjalan satu tahun, penilaian berhasil atau gagal pada dasarnya belum bisa diberikan, akan tetapi perlu dipahami, masyarakat Indonesia khususnya dari kalangan awam selalu punya espektasi yang cukup tinggi terhadap setiap presiden yang baru menjabat, termasuk yang masih berada di fase awal pemerintahan.
Selama satu tahun pemerintahan, Prabowo telah mengupayakan beragam hal untuk memoles citra kepemimpinannya, Prabowo menginginkan pemerintahan yang solid, untuk mewujudkan hal tersebut Prabowo memperkuat konsolidasi politik di internal pemerintahannya, sebagai presiden, Prabowo berhasrat kendali politik pemerintahan sepenuhnya berada di tangannya, sejauh ini ia cukup berhasil melakukannya. Selanjutnya Prabowo juga menginginkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji politiknya segera terlaksana, namun bagian ini belum berjalan mulus, MBG banyak menemui tantangan dan hambatan dalam proses implementasinya.
Konsolidasi Politik Pemerintahan Berjalan Cukup Mulus
Sebagai seorang kepala negara, Prabowo tentu menginginkan kendali politik pemerintahan sepenuhnya berada di tangannya, hal tersebut tidak bisa langsung direalisasikan Prabowo setelah ia dilantik sebagai presiden. Masa awal pemerintahan Prabowo merupakan hasil kompromi politik antara Prabowo dan Jokowi, hal tersebut sangat jelas tercermin dalam komposisi Kabinet Merah Putih sebelum terjadinya reshuffle. Para menteri dan wakil menteri merupakan gabungan antara orang Prabowo dan orang Jokowi, bahkan komposisi orang Jokowi sedikit lebih banyak dibandingkan orang Prabowo. secara tersirat hal ini mencerminkan terjadinya pembagian kendali politik antara Prabowo dan Jokowi, di posisi ini Prabowo belum sepenuhnya memegang kendali politik pemerintahan. Pembagian kendali politik merupakan konsekuensi dari politik akomodatif yang diterapkan Prabowo. Prabowo bukan sosok yang gampang melupakan jasa politik orang lain terhadap dirinya, Prabowo sadar bahwa kemenangannya dalam Pilpres 2024 tidak lepas dari andil Jokowi, Jokowi yang saat itu masih berstatus presiden menunjukkan keberpihakan nyata memenangkan Prabowo, penyebanya sederhana, karena Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres merupakan anak kandung Jokowi, politik kepentingan terlihat jelas di bagian ini.
Pembagian kendali politik antara Prabowo dan Jokowi tidak berlangsung lama, pada masa selanjutnya, Prabowo secara perlahan tapi pasti mulai mengambil alih secara utuh kendali politik pemerintahan, langkah tersebut terlihat jelas dalam beberapa kali reshuffle kabinet, satu demi satu orang Jokowi dikabinet diganti dengan orang yang lebih dipercaya Prabowo, para pengganti ini, walaupun tidak semua, bisa disebut sebagai orang Prabowo. Prabowo nampaknya tidak hanya menginginkan orang kompeten, lebih dari itu ia menghendaki orang kompeten yang memiliki loyalitas penuh kepada dirinya, tujuannya agar orang tersebut memiliki visi dan ritme yang sama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam kalkulasi politik pemerintahan, loyalitas terhadap pemimpin memang sesuatu yang perlu, namu loyalitas tersebut tetap harus berada di jalur positif, bukan loyalitas yang kebablasan, loyalitas harus diimplementasikan dalam bentuk keberanian memberikan koreksi internal bila pemimpin melakukan kekeliruan, dengan cara itu loyalitas menjadikan pemimpin tidak mengambil kebijakan yang keliru.
MBG Yang Belum Sesuai Espektasi
Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Prabowo, sejak masa kampanye, Prabowo mendeklarasikan MBG sebagai pembeda dari dirinya dengan kandidat lain, MBG merupakan janji politik Prabowo sehingga ia tidak punya pilihan lain kecuali merealisasikannya sejak awal pemerintahan. Setelah sah memegang amanah sebagai Presiden RI, Prabowo bergerak cepat menjalankan program MBG, ia nampak memiliki espektasi agar program ini berjalan lancar dan berhasil, tapi realitas di lapangan berkata lain, realisasi MBG tidak seideal yang diharapkan, munculnya kasus keracunan di berbagai daerah, dan hal itu tidak hanya terjadi satu kali, merupakan bukti implementasi MBG butuh evaluasi serius. Jika dicermati secara seksama, di masa awal, realisasi MBG murni dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa keterlibatan serius Kementerian dan lembaga lain, khususnya Kementerian Kesehatan. Skema ini terbilang ganjil mengingat gizi berkaitan erat dengan kesehatan sehingga semestinya sejak awal Kementerian Kesehatan dilibatkan secara serius dalam program MBG. Belakangan memang ada upaya BGN melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Kementerian Kesehatan terkait MBG, namun hal itu dilakukan setelah maraknya kasus keracunan makanan, sebuah langkah yang cukup terlambat.
Selain melibatkan secara serius Kementerian dan lembaga terkait, pembenahan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan MBG juga perlu dilakukan, MBG bukan sekadar memberi makan kepada peserta didik, lebih dari itu program ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas gizi anak Indonesia, oleh sebab itu kadar gizi yang terkandung dalam makanan perlu menjadi perhatian utama, semua pihak yang terlibat dalam dalam pelaksanaan MBG perlu memiliki pemahaman utuh tentang gizi, bila tidak MBG akan hanya menjadi program memberi makan, makanannya belum tentu bergizi, bila pola ini berlanjut MBG tidak akan mencapai tujuannya.
Masih Ada Waktu Berbenah
Pemerintahan Prabowo yang masih tersisa empat tahun memungkinkan dirinya memiliki waktu lebih dari cukup untuk melakukan evaluasi internal pemerintahan secara serius. Prabowo perlu merefleksi beragam hal yang menjadi kekurangan pemerintahannya selama satu tahun berjalan, ini penting agar ia memiliki pijakan yang kuat dalam mengambil kebijakan tepat di masa mendatang. Prabowo juga perlu jauh lebih peka mendengar saran dan aspirasi masyarakat, bahkan ini wajib menjadi prioritas Prabowo, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang lahir dari aspirasi masyarakat, kebijakan seperti ini mencerminkan harapan masyarakat, sehingga saat direalisasikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, semua itu akan terwujud bila Prabowo memiliki kemauan politik untuk melaksanakannya.
Zaenal Abidin Riam, Direktur Eksekutif PUSKAPI / Dosen ITB Vinus