INDONESIASKETAS.COM, JAKARTA – Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memicu kontroversi.
Harso, Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO, memberikan komentarnya terkait langkah KPK ini.
Diketahui kasus yang menyeret nama Hasto merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang melibatkan Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
“Kami menuntut KPK untuk segera menangkap Harun Masiku. Keberadaannya yang masih buron hanya memperpanjang proses penyelidikan dan menunda keadilan,” ujar Harso dalam rilisnya kepada wartawan, 27/12
Dalam pernyataannya, KPK menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada bukti-bukti kuat yang ditemukan selama penyidikan.
KPK juga menjamin bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, Harso mempertanyakan transparansi dan motivasi di balik penetapan ini.
“Saya khawatir ada unsur politisasi dalam kasus ini. Tidak bisa dipungkiri, Hasto Kristiyanto, sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sangat vokal mengkritik kinerja Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu, PDI Perjuangan bahkan mengeluarkan surat pemecatan terhadap mantan Presiden ke-7, Ir. H. Joko Widodo, beserta anak dan menantunya. Apakah ini kebetulan atau ada motif lain?” kata Harso dengan nada sinis.
Harso juga menyoroti sejumlah isu krusial yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum. “Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dan vonis penjara 6,5 tahun terhadap Harvey Mois dalam kasus korupsi timah seharusnya menjadi fokus utama. Bukannya malah terkesan mencari-cari kesalahan pihak yang berseberangan dengan pemerintah,” tambahnya.
Menurut Harso, penegakan hukum harus dijalankan dengan adil dan bebas dari intervensi politik. “KPK harus independen dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik oleh siapapun. Ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum kita,” pungkasnya.
Harso berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan adil, tanpa ada campur tangan politik yang mencederai proses hukum di Indonesia.