Site icon indonesiasketsa.com

Membaca Ambiguitas Dalam Pelabelan Gerakan Separatis di Papua

INDONESIASKETSA.COM, Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Negara hadir guna menyelesaikan persoalan warganya. Negara terus berupaya menciptakan rasa aman dan nyaman. Negara terus memberikan pelayanan terbaik dan berusaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ketika negara tidak mampu menyeimbangkan kebijakan politik terhadap kepentingan rakyat, maka tindakan yang dilakukan ialah mencari keadilan atas segala yang telah dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Menuntut kebijakan yang adil terhadap seluruh rakyat Indonesia ialah hal yang semestinya dijalankan oleh negara. Namun, berbeda dengan Papua. Keadilan yang diperoleh berbanding terbalik dengan apa yang telah diberikan Papua untuk Indonesia.

Kesejahteraan dan kedaulatan secara utuh merupakan impian setiap rakyat Papua, namun sumber daya alam Papua merupakan sebuah hiasan yang menempel sebagai pajangan belaka. Sangat wajar jika munculnya gerakan separatis yang saat ini hadir karena penyebab dari kelalaian pemerintah dalam memberikan perhatian.

Namun untuk menciptakan kedaulatan warga Papua yang aman dan adil, Negara harus melakukan hal yang lebih kongkret dalam menyelesaikan persoalan gerakan separatis ini agar tidak menjadi momok menakutkan untuk orang Papua agar tercipta kondusifitas di daerah tersebut.

Namun yang menjadi pertanyaan saat siapa yang akan menumpas kelompok separatis ini, apakah TNI atau Polri karena kita saat ini masih selalu berkutat pada persoalan label yang disematkan pada organisasi tersebut dari OPM atau KKB.

Sangat disayangkan sampai saat ini ada ratusan warga dan yang telah menjadi korban kekejaman organisasi tersebut tapi belum ada langkah stategis untuk menuntaskan masalah menahun ini, hal tersebut menjadi salah satu problem pemerintah pusat yang harus segera diselesaikan.

Sekitar setengah tahun kepemimpinan Presiden Jokowi akan purna, jika masalah- masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan kongkret akan menjadi catatan kelam di era Jokowi sebagai presiden republik indonesia. Serta menjadi PR besar untuk Bapak Prabowo subianto yang akan mengemban amanah sebagai presiden republik indonesia untuk menciptakan rasa aman serta kesejahteraan yang merata sampai di bumi papua,

Menurut kami akan sulit jika kita berbicara terkait pengembangan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan di papua jika gerakan-gerakan kontra negara seperti ini masih eksis di tanah papua, karena pasti akan sangat mengganggu jalannya pembangunan di wilayah tersebut

Penulis: Irfan Satria, Fungsionaris PB HMI MPO

Exit mobile version