INDONESIASKETSA.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti temuan PPATK yang menyebutkan indikasi caleg dan politisi menerima uang triliunan dari luar negeri. Analis sosial-politik itu pun melihat bahwa persoalan ini cukup serius dan harus segera untuk disikapi dengan bijak karena bisa mengganggu agenda demokrasi dan Pemilu 2024.
“Saat ini momentum politik, pemilu sedang berlangsung, sangat disayangkan jika indikasi temuan PPATK ini mengarah pada tindak pidana korupsi, maka demokrasi di Indonesia yang dipertaruhkan,” ujar Herry pada Kamis sebgaimana dilansir dari Media Indonesia (11/1).
Lebih lanjut dia membeberkan kondisi yang mengarah pada tindak pidana korupsi juga turut mengganggu pelaksanaan pemilu jika diperhadapkan pada pemeriksaan kasus per kasus.
“Nantinya jika ini benar dan terbukti, pasti menyita waktu, karena kasus per kasus harus diperiksa dan ini kan menyita waktu. Artinya bisa mengganggu penyelenggaraan,” kata Herry.
Sehingga menurutnya temuan ini dipelajari dulu dengan baik, dicek dan dipastikan apakah terjadi tindak pidana korupsi dan sejenisnya.
“Maka penting dilakukan pengecekan juga, ini kan masuk isu dan asumsi, baru temuan awal belum tentu benar juga, dan baiknya dilakukan lebih intensif setelah Pemilu 2024 berlangsung,” ujar Herry.
Di samping itu Herry juga menduga bahwa transaksi ini justru memperlihatkan kepada publik bahwa demokrasi Indonesia bernilai tinggi secara finansial.
“Fenomena ini dapat diterjemahkan oleh publik bahwa memang benar, realitanya demokrasi kita costnya tinggi. Perlu penataan ulang dan bahkan dijadikan autokritik agar kedepannya tidak seperti demikian,” pungkas Herry.