INDONESIASKETSA.COM, Masih terngiang di telinga, pengumuman Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Dr.Hj.Ida Fauziah mengabari sumbangsih devisa negara dari Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) sebesar 159,6 trilliun, satu digit dibawah migas 159.7 trilliun. Migas diongkosi dan dibiayai besar-besaran bahkan dikawal serta diperjuangkan mati-matian oleh petinggi negara, sementara PMI dibiarkan berjuang sendiri. Inilah sumbangsih PMI 2019 dari 3.740.000 orang.
Janji Palsu dan Terlupakan
Amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 sejatinya pemerintah hadir dan mengawal calon PMI sejak proses, ketika sedang bekerja di luar negeri sampai kembali ke tanah air hingga mandiri dengan usahanya yang produktif, inilah pesan dan esensi UU tersebut, tapi ironisnya pemerintah hanya bangga mengumumkan hasil perjuangan mereka tapi luput dari pembelaan dan pengawalan hingga pengawasan PMI.
Suara Hati PMI Terabaikan
Teriakan-teriakan kecil hati nurani anak bangsa sering kami dapatkan dari laporan mereka melalui Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN) Indoneisa. Ketika mereka hendak keluar negeri calon PMI dicekik perusahan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab dengan biaya melambung dan biaya besar, maka yang terjadi calon PMI berangkat dengan utang sana-sini, program kredit di Bank hanya sekedar pemuas cerita karna ketika Calon PMI datang ke bank tetap saja syarat dan ketentuan berlaku dan kalaupun ada yang bisa mencairkan KUR tenaga kerja maka itupun sudah by design pihak-pihak tertentu.
Taruhan Nyawa
Ketika PMI meninggalkan kampung halaman, mereka sedang berjuang hidup mati atas nama keluarga dan kerabatnya, rela terpisah dari orang-orang tersayang dan di luar negri jarang disapa bahkan tidak pernah pemerintah membela hak-haknya. Mandul pengawasan dan perlindungan, selalu PMI dipojokkan ketika ada problem, ironisnya lagi bila ada kasus mencuat ke permukaan selalu saja jadi ajang politisasi, intrik politik dikedepankan dan ujungnya pasti PMI korban berkepanjangan.
Balik Tanah Air
Eks PMI ketika kembali ke kampung halaman tidak satupun diperhatikan, dan bila ada yang diendorse lagi-lagi yang sudah sukses dengan usahanya lalu pemerintah hadir meresmikan usahan eks PMI tersebut dan berujung bangga atas nama mereka, apa kita tidak malu melihat negara-negara lain yang keberpihakan pemerintahnya kepada pekerjanya yang hendak ke luar negeri? Seharusnya Calon PMI dimanjakan sebagai generasi duta bangsa yang berjuang di luar atas nama Negrinya.
Bigdet Gede
Atas nama KAPTEN Indonesia, mendesak pemerintah segera turun melakukan cross check dan penindakan terhadap pelaku usaha jasa yang kerjanya meraut untung besar dan mencekik Calon PMI dengan beban besar. Meski tidak sedikit juga ada pekerjaan domestik namun lagi-lagi kamuflase gratisan tapi gaji sangat rendah dan ini pilihan terakhir karna keterpaksaan akibat tidak ada lapangan kerja di kampungnya.
Penulis: Abdul Rauf
Ketua Umum KAPTEN Indonesia